Interval

Menilik Janji Ibu Kota Nusantara

Wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah dipilih dari sekian pilihan daerah sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia. Sesuai yang ditetapkan, nama ibu kota baru nantinya adalah Nusantara, yang disebut sebagai istilah yang dapat mewakili keseluruhan bangsa Indonesia serta telah dikenal di kancah dunia.

Hutan di Penajam Paser/Unsplash-Barkah Wibowo

Konsep forest city akan diterapkan dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Konsep forest city adalah pembangunan lahan dengan komposisi ruang terbuka hijau minimal 50% dari total luas area lahan tersebut. Bahkan ibu kota negara yang baru diklaim 75% wilayahnya dijadikan ruang terbuka hijau. Wilayah ini akan memiliki 135.000 hektare yang bila sesuai rencana dijadikan ruang terbuka hijau, mengingat total luas Nusantara adalah 180.000 hektare.

Dengan konsep ini, Nusantara kelak diharapkan mampu meringankan beban Jakarta sebagai ibu kota saat ini sekaligus pusat administrasi maupun ekonomi negara. Apalagi Jakarta juga dihantui isu-isu, seperti ancaman tenggelam karena penurunan  permukaan tanah, banjir, kemacetan, hingga polusi udara. 

Proyek pembangunan ibu kota negara diperkirakan menelan anggaran senilai Rp501 triliun. Dilansir dari laman resmi IKN, pembiayaan diprioritaskan melalui sistem KPBU senilai Rp252,5 triliun (54,2% dari total biaya) serta investasi swasta maupun BUMN/BUMD senilai Rp123,2 triliun (26,4% dari total biaya). Sisa pembiayaan rencananya akan diambil dari APBN.

Pemerintah memang terkesan tidak main-main untuk proyek pemindahan ibu kota ini. Namun, tantangan serius pun dihadapi karena pembangunan ini tidak dapat dilepaskan dari dampak lingkungan yang akan timbul.

Degradasi Hutan

Wilayah yang akan jadi ibu kota baru dihadapkan dengan masalah degradasi hutan. Hal tersebut disebabkan pemanfaatan hutan atau alih fungsi lahan guna kegiatan non-kehutanan, seperti perkebunan, pertambangan, serta permukiman penduduk. Ditambah lagi, wilayah ibu kota baru ditujukan sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati serta kawasan lindung dengan vegetasi hutan tropis sedikitnya 45% dari keseluruhan luas Pulau Kalimantan. Langkah itu dilakukan mendukung peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Maka, konsep forest city dalam pembangunan ibu kota negara harus memperhatikan dan mendukung pelestarian hutan maupun kawasan lindung guna melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, pembangunannya perlu memaksimalkan penyerapan karbon sekaligus mendukung pembangunan kota berkelanjutan sesuai yang digembar-gemborkan selama ini.

Ancaman bagi Rumah Satwa dan Tumbuhan

Orang Utan Kalimantan/Unsplash-Simone Millward

Wilayah ibu kota negara merupakan salah satu rumah keanekaragaman hayati utama di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jenis satwa serta tumbuhan, bahkan beberapa di antaranya termasuk dalam kategori dilindungi. Keberlangsungan hidup satwa dan tumbuhan itu mulai terancam karena degradasi habitat yang sebenarnya sudah ada akibat alih fungsi lahan dan akan meningkat potensinya karena pembangunan ibu kota Nusantara.

Keterbatasan Air

Berdasarkan analisis KLHS Masterplan IKN, daya dukung air di wilayah ibu kota baru sudah terlampaui, tetapi realitanya akses penduduk ke air bersih masih rendah. Ketersediaan air di wilayah ibu kota negara baru terhitung rendah sebab kawasan ini merupakan daerah non-CAT (Cekungan Air Tanah). Daerah seperti ini mempunyai kapabilitas resapan air yang rendah sehingga dianggap tidak dapat mengandalkan air tanah untuk kehidupan masyarakatnya.

Salah satu solusinya yakni dengan pembangunan sumber daya air yang berfokus pada pengelolaan air berkelanjutan agar ketersediaan dan kualitas air di kawasan ibu kota terjamin mengingat ketersediaan air di wilayah tersebut terhitung rendah. Sumber daya air diperoleh dengan adanya penampungan air hujan maupun pemanfaatan air permukaan dari sungai. Tampungan air ini disertai dengan pemeliharaan daerah resapan air guna keberlanjutan ketersediaan air dengan melakukan pembangunan berbasis daerah aliran sungai serta perlindungan ruang terbuka hijau.

Rawan Banjir

Di sisi lain, wilayah ibu kota baru berpotensi tinggi banjir karena ada bagian daerahnya yang termasuk dalam kawasan rawan banjir, misalnya di Kecamatan Samboja, Sepaku, dan Muara Jawa serta daerah-daerah di sekitar aliran sungai (DAS).

Tahun 2018, Forest Watch Indonesia pernah mengkaji mengenai indeks bahaya banjir di pesisir Teluk Balikpapan yang masuk ke dalam kawasan ibu kota negara baru. Hasilnya, indeks bahaya banjir kawasan tersebut mencapai 0,75 di hulu Teluk Balikpapan yang dapat dikategorikan dalam zona bahaya tinggi banjir. Zona bahaya yang dimaksud mencakup ruang perkebunan, hutan produksi, kawasan industri, kawasan tanaman pangan dan hortikultura, Kawasan tambak, hingga pemukiman penduduk.

Guna menekan dampak lingkungan di atas, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan ibu kota baru adalah:

Pembangunan Terkendali

Teluk Balikpapan/Unsplash-Dony Wardhana J

Wilayah Nusantara memiliki ekosistem sensitif sehingga diperlukan pembangunan terkendali. Pembangunan ibu kota harus berbasis daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Pembangunan terkendali ini disebut anti-sprawl development. Membangun permukiman yang kompak sehingga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang otomatis meminimalkan potensi polusi. Selain itu, upaya tersebut dapat melindungi daerah periferi dan daerah hijau serta menyediakan akses ke fasilitas publik.

Salah satu pengendalian yang dapat dilakukan adalah membuat green belt (ruang terbuka hijau) mengelilingi kota guna membatasi perkembangan wilayah atau penggunaan lahan serta mempertahankan daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Konservasi Sumber Daya Alam

Pembangunan ibu kota sebaiknya meminimalkan kerusakan ekosistem alam bahkan dapat mempertahankan ekosistem tersebut yang merupakan habitat satwa dan tumbuhan. Selain itu, pembangunan juga hendaknya menjamin keberlanjutan hutan guna perbaikan kualitas lingkungan. 

Dengan fokus pembangunan ibu kota negara mengingat kawasannya mayoritas hutan, kota yang dibangun perlu memastikan tingkat kepadatannya menengah agar senyawa organik tetap menjelma jadi kanopi. Tentu hal itu untuk menjaga ibu kota baru tetap mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

***

Pembangunan ibu kota negara baru, Nusantara, yang berkonsep forest city diharapkan terealisasi agar tercipta sebuah kota berkelanjutan. Hal tersebut berfungsi agar ekosistem alami di Kalimantan tetap terjaga bahkan mendukung perannya sebagai paru-paru dunia. Namun, ada sejumlah orang yang meragukan konsep pembangunan yang diusung karena seringkali hanya janji manis di awal. Meski pemindahan ibu kota baru ini digadang-gadang mampu meringankan beban Jakarta, ada golongan yang menganggap langkah itu percuma. Hal itu mengingat populasi Jakarta yang masih mungkin meningkat tiap tahunnya.


Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.

Tasya berasal dari Karanganyar. Mahasiswa setengah tua yang hobi menulis, membaca, dan mengkhayal tiap hari. Tasya ingin jadi orang berguna saja nanti.

Tasya berasal dari Karanganyar. Mahasiswa setengah tua yang hobi menulis, membaca, dan mengkhayal tiap hari. Tasya ingin jadi orang berguna saja nanti.
    Artikel Terkait
    IntervalPilihan Editor

    Tani Jiwo: dari Hostel ke Pemberdayaan Literasi Dieng

    IntervalPilihan Editor

    Membedah Borobudur: Mengapa Kelebihan Pengunjung Menjadi Bumerang

    Interval

    KRMT. L. Nuky Mahendranata Nagoro:Geliat Sejarah dalam Literasi Media Sosial

    Interval

    Mengenal Budaya Toraja yang Diceritakan Faisal Oddang dalam ‘Puya ke Puya’

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

    Worth reading...
    Menyusuri Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan