Ahmad Amirul Sir Matahari bersinar cukup cerah. Hari itu saya kembali ke kota kelahiran, Kolaka, ibu kota kabupaten yang terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Perasaan bahagia perlahan timbul melihat perkembangan Kolaka yang cukup pesat. Perkembangan terbaru yang saya dengar adalah pembangunan smelter nikel oleh PT Indonesia Pomalaa Industrial Park di Pomalaa, kurang lebih 20 km ke arah selatan dari Kolaka.
Saya mencoba menelusuri jejak-jejak masa lalu kota kelahiran saya. Saya berkendara dengan sepeda motor ke arah Tugu Kakao di pinggiran Pantai Kolaka yang menjadi landmark kota ini.
Saksi Bisu Berdirinya Republik dan Kabupaten Kolaka
Sebelum sampai ke Tugu Kakao, sebuah gedung bergaya lokal klasik dengan atap berhamburan bekas terbakar menarik perhatian saya. Beberapa lembar seng yang telah berkarat terpaku di bagian depan gedung. Letaknya di sebelah kiri ruas Jalan R. A. Kartini menuju Tugu Kakao, tepat setelah jembatan. Gedung itu menghadap ke barat. Tepat di hadapan gedung itu, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial klasik. Sebuah pemandangan yang sangat kontras.
Tembok setinggi 2—3 meter mengelilingi gedung dan rumah itu, dengan monumen berwarna merah dan putih setinggi kurang lebih 3—5 meter, berdiri menghadap ke utara di ujung halaman kedua rumah. Saya kemudian duduk di undakan monumen dan mencoba mengingat kembali kaitan rumah dan gedung tersebut dengan Kolaka di masa lalu. Seingat saya, ada ornamen Garuda Pancasila di puncak monumen ini. Miris, ornamen itu telah raib hingga tak berbekas.
Ah, saya ingat! Berdasarkan literatur yang saya baca beberapa tahun silam, rumah bergaya kolonial klasik itu adalah rumah controleur (kontrolir) Belanda di zaman kolonial. Adapun gedung di hadapannya adalah tempat berkantor kontrolir yang menjabat. Tatkala masa revolusi kemerdekaan, pemerintah kemudian mengambil alih rumah dan gedung tersebut. Masing-masing berubah menjadi rumah jabatan kepala pemerintahan Kolaka dan kantor pemerintahan bernama Gedung Nasional.
Masih dari literatur yang sama, Gedung Nasional ini merupakan tempat proklamasi kemerdekaan di Kolaka pada 17 September 1945. Proklamasi di Kolaka memicu peristiwa serupa di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Pembangunan monumen merah putih bertujuan untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Di sinilah bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar.
Gedung Nasional dan rumah kontrolir Kolaka bukan hanya menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan masyarakat Kolaka, melainkan juga berdirinya Kabupaten Kolaka. Sebab pada akhir 1959, rumah kontrolir Kolaka menjadi tempat pertama terdengarnya kabar tentang resminya Kolaka sebagai daerah otonom tingkat II (kabupaten).
Beberapa bulan kemudian, tepatnya 29 Februari 1960, Jacob Silondae kemudian dilantik di Gedung Nasional oleh Andi Pangerang Pettarani (Gubernur Sulawesi saat itu) sebagai Bupati Kolaka pertama. Gedung Nasional pun beralih fungsi sebagai kantor kepala daerah dan rumah kontrolir berganti menjadi rumah jabatan bupati. Hal ini berlangsung hingga pertengahan era Orde Baru. Setelah itu belum ada catatan khusus yang membahas mengenai gedung dan rumah bersejarah ini.
Nasibnya Kini
Sembari menikmati suasana sore yang memanjakan diri, saya berselancar di internet mengenai status gedung dan rumah ini. Saya menemukan sebuah artikel berita tentang pengambilalihan kedua bangunan bersejarah itu oleh pemerintah daerah Kolaka.
Berdasarkan literatur yang saya baca, Drs. H. S. Manomang, Bupati Kolaka saat itu, pada 1985 memindahkan pusat pemerintahan Kolaka ke tempat kantor bupati yang saat ini berdiri. Pemindahan tersebut mengorbankan lokasi kantor bupati sebelumnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kemudian mengambil alih rumah jabatan bupati lawas tersebut. Hal ini bersangkutan dengan eksistensi Pelabuhan Penyeberangan Kolaka yang berada tepat di belakang rumah kontrolir Kolaka. Oleh Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Gedung Nasional dan rumah kontrolir ini kemudian beralih fungsi menjadi loket dan terminal penumpang Pelabuhan Penyeberangan Kolaka.
Pada tahun 1995, Kementerian Perhubungan kemudian merenovasi tempat tersebut dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Lalu lima tahun kemudian Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengalihkan pengelolaan beserta seluruh aset pelabuhan ke PT Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan (ASDP) Indonesia Ferry.
Saya termenung. Pemerintah daerah (pemda) sejak 2016 telah merencanakan pengambilalihan lokasi bersejarah ini, tetapi sayangnya sulit terealisasi. Sebab PT ASDP Indonesia Ferry tidak ingin melepas lokasi tersebut walaupun sarat nilai sejarah Kolaka. Sempat ada perkembangan terbaru, bahwa PT ASDP Indonesia Ferry akan memberi hak kelola kepada pemda. Namun, sayangnya belum ada perubahan yang signifikan. Bahkan Gedung Nasional sempat mengalami bencana kebakaran di bagian atapnya beberapa bulan lalu. Penamaan “Gedung Nasional” sendiri saat ini tersemat pada gedung serbaguna yang terletak di area kantor Kelurahan Latambaga. Jaraknya sekitar 50 meter ke arah utara dari monumen merah putih.
Sebagai generasi muda Kolaka, saya sangat prihatin melihat gedung dan rumah bersejarah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal eksistensinya selama hampir ratusan tahun berperan besar terhadap perkembangan Kolaka saat ini. Berbagai peristiwa bersejarah lahir. Sekarang bangunan-bangunan sarat makna itu tak terurus, layaknya rumah kosong yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar.
Referensi
Hafid, Anwar, dkk. 2009. Sejarah Daerah Kolaka. Bandung: Humaniora.
Nurlaela, Anwar. 2021. Sejarah Pelabuhan Penyeberangan Kolaka di Kabupaten Kolaka (1970-2019). Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah. 6(2): 228-238.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
