Di balik deru mesin ekskavator yang saban hari mengoyak tanah dan derit gergaji mesin yang menumbangkan kayu besi di kedalaman hutan, ada nadi ekonomi yang diam-diam terus berdenyut. Denyut tersebut tidak lahir dari balik setelan jas korporat atau helm proyek berskala raksasa. Namun, justru lahir dari kapalan tangan mama-mama perajin noken di pesisir, tete dan bapa yang memanen sagu di tepian hutan, serta orang-orang muda yang gigih merajut asa dari kampung-kampung terpencil di pelosok Tanah Papua.
Selama ini, kita terlalu sering disuguhi narasi makro tentang triliunan rupiah Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan investasi mega proyek. Ironisnya, triliunan rupiah tersebut seringkali berakhir pada tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan kemiskinan yang stagnan. Namun, masyarakat di akar rumput menolak untuk sekadar menjadi penonton.
Melalui gelaran PAPEDA Summit 2026 yang digelar di Kota Sorong, geliat ekonomi mikro ini hadir dengan membawa pembuktian. Bagi mereka, melepaskan diri dari geliat ekonomi ekstraktif yang merusak alam menuju ekonomi regeneratif yang memulihkan ruang hidup mereka bukanlah sekadar utopia di atas kertas, melainkan napas kehidupan yang sudah mereka jalankan sehari-hari.
Melihat Lebih Jauh Pertempuran Sagu vs Beras Nasional
Urusan bertahan hidup sering kali bermula dari hal yang paling sederhana, yakni apa yang tersaji di atas piring makan. Di Tanah Papua, isi piring ini perlahan mengalami pergeseran identitas. Kebijakan penyeragaman pangan dari pusat terlanjur menempatkan beras sebagai standar tunggal isi perut masyarakat se-Nusantara. Padahal, jika kita berjalan menyusuri bentang alamnya, daratan ini telah lama dihidupi oleh hamparan hutan sagu—sebuah ekosistem pangan lokal yang membentang hingga lima juta hektare.
Di dalam ruang-ruang diskusi PAPEDA Summit, kerancuan arah ketahanan pangan ini dibedah terang-terangan. Secara hitungan agronomis, menanam padi di atas tanah Papua sangat tidak efisien jika dibandingkan dengan memanen sagu. Rata-rata produksi satu hektar lahan sagu mampu menghasilkan hingga 20 ton pati sagu, berbanding sangat jauh dengan satu hektar padi yang hanya mampu menghasilkan 6 ton beras. Namun, alih-alih dirawat sebagai keunggulan, komoditas lokal ini justru kerap dianak-tirikan, perlahan terdesak oleh laju proyek cetak sawah skala raksasa yang—bahkan—membuka hutan primer.
Oleh karena itu, gagasan yang mengemuka dari diskusi akar rumput ini mendesak sebuah revolusi di meja makan. Ini bukan lagi semata soal mengejar “ketahanan pangan” yang mana perut asal kenyang oleh pasokan karbohidrat dari luar pulau atau beras hasil proyek cetak sawah, melainkan sebuah upaya merebut kembali “kedaulatan pangan” di Tanah Papua—artinya masyarakat memiliki kuasa penuh atas apa yang mereka tanam dan makan.
Forum ini mendesak langkah-langkah konkret, salah satunya lewat penetapan kebijakan gerakan pangan lokal lintas provinsi. Misalnya saja, wilayah pesisir bisa melakukan distribusi hasil laut ke wilayah pegunungan, dan sebaliknya, hasil bumi dari pegunungan turun menyapa meja makan di wilayah pesisir.
Dalam rantai pertukaran yang setara ini, panggung utama harus dikembalikan kepada karbohidrat warisan leluhur. Pangan asli Tanah Papua seperti sagu, ubi jalar, keladi, hingga petatas sudah semestinya merebut kembali tempatnya. Pada akhirnya, semua langkah besar ini bermuara pada satu tujuan: menyalakan kembali kebanggaan mengonsumsi hasil bumi sendiri, sebuah gerakan yang harus dihidupkan mulai dari dapur-dapur rumah tangga.
Mengubah Kelapa Murah menjadi Produk Bernilai
Perlawanan ekonomi juga datang dari wilayah lain. Di pesisir Pantai Payum, Merauke, Provinsi Papua Selatan, masyarakat lokal berhadapan dengan realita pahit anjloknya harga komoditas mentah. Buah kelapa segar yang melimpah di wilayah pesisir hanya dihargai Rp3.000 hingga Rp4.000 per butir di pasaran. Bahkan, TelusuRI pernah mendapati harga kelapa segar hanya Rp1.000 per butir di Kampung Sanggase, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Tentu saja, angka ini jauh dari kata cukup untuk memutar roda ekonomi.
Melihat kepincangan ini, Tuti Yuliatun, seorang dosen pendidikan fisika di Universitas Musamus yang telah menetap selama empat tahun di Merauke, turun tangan. Bersama empat rekannya, ia mengembangkan lembaga Sopian Nusantara untuk mendampingi mama-mama di Kampung Payum melalui kelompok usaha bernama Payum Iwag. Kelapa yang tadinya hanya dijual murah, kini diproses menjadi berbagai macam produk kosmetik yang lebih bernilai seperti lip balm, body butter, body scrub, sabun mandi, hingga produk turunan dapur seperti sambal, kecap, dan cuka.
Beberapa produk di foto sebelumnya dipamerkan di stan Payum Iwag yang dijaga Tuti Yuliatun selama gelaran PAPEDA Summit 2026
Perjalanan banyak UMKM rintisan di Tanah Papua sangatlah terjal, begitu pun dengan Payum Iwag. Tuti menceritakan bahwa menjaga semangat kelompok adalah tantangan paling menguras energi. Lantaran hasil penjualan belum bisa langsung dinikmati dalam bentuk uang tunai di awal masa produksi, jumlah anggota kelompok yang semula berjumlah 20 orang kini menyusut menjadi 13 orang.
Selain itu, tembok birokrasi perizinan juga menjadi rintangan. Untuk mendapatkan izin edar BPOM bagi produk kosmetik berbahan kelapa, ada syarat yang hampir mustahil dipenuhi oleh kelompok mama-mama kampung yakni memiliki rumah produksi standar, lahan khusus, hingga mempekerjakan apoteker tetap dengan standar gaji tertentu. Sebagai strategi bertahan, Sopian Nusantara sementara mengalihkan fokus pada produk-produk turunan dapur yang cukup menggunakan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang lebih sederhana, sembari mengusulkan anggaran pembangunan rumah produksi pada tahun 2027.
Di Papua Selatan, Sopian Nusantara tidak bekerja sendiri. Terdapat 13 lembaga masyarakat sipil (CSO) yang rutin bertemu setiap bulan untuk mensinergikan produk binaan mereka, yang melahirkan keragaman luar biasa dari kerupuk sagu pisang, kain batik, miniatur tifa, rosario kayu, hingga minyak kayu putih dan kapsul albumin.
Merajut Asa Pendidikan dan Ekonomi dari Pulau Mansinam
Bergeser jauh ke utara, semangat pemberdayaan serupa juga tumbuh dari Papua Barat. Di ajang pameran PAPEDA Summit 2026, stand Provinsi Papua Barat menjadi titik lebur solidaritas lintas lembaga lokal. Fajar, perwakilan dari Papua Future Project, membagikan kisah perjuangan mereka yang berbeda namun saling melengkapi.
Jika lembaga lain berfokus pada produk fisik, Papua Future Project justru bertarung di garis depan pengentasan buta aksara sejak 2021. Mereka beroperasi di Pulau Mansinam, Manokwari, Provinsi Papua Barat, memusatkan energi untuk mengajarkan baca, tulis, dan hitung (calistung) bagi anak-anak tingkat SMP hingga SMA yang nyatanya masih banyak tertinggal secara akademis. Perjuangan membangun pojok-pojok baca ini kerap kali membentur persoalan pendanaan. Karena donasi yang tidak menentu, para relawan terbiasa menggunakan sistem iuran mandiri untuk tetap menghidupkan program.
Di stand pameran tersebut, Papua Future Project berbagi ruang dengan kolektif lainnya seperti Agromas Bintuni, Koperasi Bekaul (di bawah binaan Bentara Papua), KPHP Fakfak, WWF Papua, Pioneer, dan Bicara Foundation. Ada berbagai macam olahan kekayaan inovasi Papua Barat di sini. Fajar menjelaskan betapa satu komoditas seperti buah pala bisa menjelma menjadi berbagai produk yang berbeda tergantung kearifan daerahnya. Pala dari Bintuni diolah menjadi sirup kental yang harus dicampur air, di Fakfak pala diserut untuk hiasan kue, sementara di Manokwari Selatan pala dikeringkan dan diracik menjadi sirup siap minum. Memanfaatkan media sosial seperti Facebook, produk-produk lokal ini, termasuk kopi dari kawasan Arfak, perlahan mulai menemukan jalannya untuk dijual ke luar Manokwari.
Produk-produk ekonomi restoratif dari Papua Barat di stan Papua Future Project
Menyelamatkan Generasi Muda dan UMKM Berbasis Adat
Membicarakan masa depan ekonomi di Tanah Papua rasanya belum lengkap tanpa menengok nasib para pewarisnya, para orang muda. Hari ini, generasi muda Papua tengah dikepung oleh ancaman yang berlapis. Ketika ruang-ruang kesempatan kerja terasa begitu sempit, mereka justru dihadapkan pada kerentanan sosial yang menganga. Mulai dari jerat kecanduan minuman keras hingga bayang-bayang kelam penyebaran HIV/AIDS—yang kasusnya dilaporkan melonjak tajam di beberapa wilayah seperti Nabire, Papua Tengah. Oleh karena itu, menghidupkan urat nadi ekonomi mikro di akar rumput pada hakikatnya menjadi jalan ninja untuk menarik mereka keluar dari jurang tersebut.
Merespon kepungan krisis tersebut, lahirlah inisiatif Menoken Business Academy (MBA) dan platform Tong Belajar. Keduanya dirancang sebagai akademi nonformal untuk melatih riset lokal, kepemimpinan, dan kewirausahaan orang muda agar mereka memiliki wadah berekspresi sekaligus mandiri secara ekonomi.
Menariknya, inisiatif akar rumput semacam ini kini mulai terintegrasi menjadi sebuah ekosistem pendidikan yang lebih masif. Pada awal Agustus 2026 lalu, Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Ottow Geissler Papua (UOG) meluncurkan Program Sarjana Khusus Ekonomi Bisnis Adat dan Kehutanan Adat—menjadi jalur akademis bagi mereka yang ingin mendalami tata kelola secara lebih komprehensif untuk mendapatkan gelar sarjana. Peluncuran ini diikat dalam kolaborasi bersama Yayasan Menoken Membumi Membumma, Mitra BUMMA, EcoNusa, hingga Koalisi Ekonomi Membumi (KEM).
Tujuan besar dari ekosistem pendidikan ini disampaikan dengan lugas oleh Direktur Utama BUMMA, Ambrosius Ruwi Ruwindrijarto melalui Jubi.id. Ia meyakini bahwa perlindungan wilayah adat hanya akan berumur panjang jika generasi penerusnya memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Melalui wadah seperti MBA dan program sarjana khusus ini, kampus dan lapangan dihubungkan menjadi satu proses belajar yang utuh. Orang muda Papua disiapkan untuk tak sekadar menjadi pekerja, melainkan menjadi pemimpin yang cakap mengelola kekayaan hutan dan ekonomi mereka sendiri.
Pemberdayaan ini juga didukung oleh argumen kelembagaan yang kuat. Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, dalam sesinya menegaskan bahwa bentuk badan usaha paling ideal untuk memfasilitasi ekonomi kerakyatan di Papua adalah koperasi, bukan korporasi oligarki. Hal ini sejalan dengan budaya komunal masyarakat adat Papua. Meski demikian, lembaga riset independen seperti CELIOS tetap memberikan catatan kritis agar pembentukan koperasi tidak sekadar menjadi alat formalitas dari pusat—seperti wacana Koperasi Desa Merah Putih. Agar benar-benar berdampak, entitas ekonomi ini harus lahir, tumbuh, dan dikelola langsung oleh keringat masyarakat di akar rumput tanpa kooptasi para elite.
Berinvestasi pada Rakyat, Bukan Korporasi
Kisah-kisah inspiratif yang mengalir dari kelompok mama-mama di pesisir Payum Merauke, semangat relawan Pojok Baca di Pulau Mansinam, hingga gemuruh tuntutan kedaulatan pangan atas hutan sagu memberikan satu pesan yang sangat lantang dan jelas bahwa pada saat pundi-pundi APBD dan miliaran dana Otsus sering kali tersendat, bocor, atau menguap di dalam birokrasi, masyarakat akar rumput terus bergerak tanpa henti menghidupi dirinya sendiri secara mandiri.
Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi diagungkan jika ia hanya menggemukkan pembukuan korporasi di ibu kota, sementara masyarakat adatnya dibiarkan menelan debu pembangunan. Kesadaran ini memunculkan satu perdebatan krusial, ketika urat-urat tambang di Papua suatu saat nanti mengering dan alat berat berhenti mengaum, apa jaring pengaman yang tersisa untuk generasi esok?
Pada akhirnya, peperangan melawan industri ekstraktif di Tanah Papua tak akan pernah dimenangkan dengan terus memanjakan para konglomerat pemilik modal proyek. Keselamatan alam dan manusia Papua justru sedang dirajut hari ini, lewat tangan-tangan kapalan yang tekun dari para wirausaha akar rumput. Merekalah pahlawan ekonomi dan lingkungan yang sesungguhnya; orang-orang yang tak hanya berhitung soal laba esok hari, tetapi merawat hutan dan laut dengan peluh dan doa, memastikan napas Tanah Papua tetap berhembus untuk anak cucu nanti.
Foto-foto oleh Mauren Fitri. Mardhatillah Ramadhan, dan Deta Widyananda (TelusuRI)
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.