Dalam rilisnya di Jumpa Pers Akhir Tahun (16/12/2025), Kementerian Pariwisata mengklaim telah mencatat kinerja positif hingga awal kuartal keempat 2025. Selama periode Januari–Oktober 2025, tercatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 12,76 juta kunjungan, atau mengalami kenaikan 10,32% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Proyeksi hingga akhir tahun mencapai 15,31 juta kunjungan. Sampai akhir triwulan ketiga, jumlah kunjungan wisman tersebut menyumbang devisa pariwisata mencapai 13,82 miliar dolar AS (tumbuh 9,42%), salah satu sektor yang memang menopang perekonomian nasional.
Statistik tersebut tidak berhenti di kuantitas kunjungan. Kemenpar juga tak lupa memamerkan raihan 153 penghargaan internasional, dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pengakuan dunia tersebut mencakup sektor hotel dan resor, kuliner, dan desa wisata. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, Indonesia juga mempertegas diri sebagai destinasi unggulan yang berkualitas, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global. Pariwisata terus tumbuh menjadi salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi nasional.
Namun, di luar ratusan penghargaan itu, ada satu-dua capaian yang menggelitik, memprihatinkan, dan tentu tidak disampaikan secara terbuka oleh pemerintah. Kontras dengan pernyataan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang menegaskan Indonesia sebagai destinasi unggulan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Seakan-akan angka-angka statistik yang dilaporkan menjadi tak bertaji.
Problem-problem yang meruntuhkan statistik
Pertama, berdasarkan laporan UN Tourism yang dirilis pada Mei 2025, Indonesia absen (baca: terlempar) dari peringkat 20 besar negara dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara tertinggi sepanjang kuartal pertama 2025. Indonesia tertinggal dari negara-negara yang sebelumnya kurang banyak jadi buah bibir di kancah pariwisata global, seperti Paraguay, Brasil, Chile, Gambia, Mongolia, Palau, Ekuador, dan Latvia. Negara-negara ini mencatat raihan impresif dengan persentase lonjakan kunjungan dua hingga tiga kali lipat lebih besar daripada Indonesia.
Taufan Rahmadi, seorang praktisi dan ahli strategi pariwisata nasional, dalam kolom opininya di CNBC Indonesia (23/7/2025) mengingatkan rapor buruk tersebut sebagai alarm keras bagi Indonesia. Ia mengungkap sejumlah masalah yang memberi andil penurunan kinerja pariwisata Indonesia, yaitu: (1) aksesibilitas dan kualitas infrastruktur udara yang belum merata serta mahalnya harga tiket pesawat domestik, (2) strategi promosi yang kurang terintegrasi, masif, dan konsisten, dan (3) faktor keamanan dan keselamatan berwisata yang kurang terjamin.
Pakar dan pengamat pariwisata Prof. Azril Azhari menyoroti kelemahan mendasar sektor pariwisata Indonesia tersebut berakar dari ketidakpahaman para pemangku kebijakan terhadap konsep ekosistem pariwisata. “Dasarnya adalah pariwisata harus berbasis ekosistem, sustainable, dan community based. Itu prinsip yang juga ditekankan UN Tourism. Sayangnya, menteri sekarang tidak mau mengubah filosofi dasar itu. Beliau hanya ingin revisi kalimat, bukan perubahan substansi,” ujar Azril kepada Bloomberg Technoz (18/9/2025), yang juga mendesak Menpar Widiyanti Putri Wardhana merevisi UU Kepariwisataan.
Azril menambahkan, ada tiga unsur yang mesti diperhatikan dalam konsep ekosistem pariwisata agar bermanfaat bagi masyarakat lokal, tidak hanya investor semata: lingkungan biotik (flora dan fauna), lingkungan abiotik (tanah, udara, mineral), serta manusia dan budaya. Ketika ekosistem ini diabaikan, maka pembangunan yang dilakukan akan mengabaikan daya dukung lingkungan.
Penurunan daya dukung lingkungan itulah yang sedang dialami Bali. “Capaian” kedua, Bali sebagai destinasi andalan Indonesia ternyata sudah dianggap tak layak dikunjungi. Fodor’s Travel, sebuah platform panduan perjalanan dan informasi wisata daring yang berbasis di New York, memasukkan Bali ke dalam daftar 15 destinasi yang harus dihindari tahun 2025 lalu. Sebelumnya, Bali masuk daftar serupa tahun 2020. Overtourism atau aktivitas pariwisata yang berlebihan—terutama pascapandemi—menjadi pemicu penurunan kualitas hidup dan lingkungan, seperti banjir dan penumpukan sampah anorganik yang belum terkelola dengan baik. Keindahan alam, keramahan warga, dan keagungan budaya khas Bali seakan terkubur dengan aktivitas wisata yang tidak terkendali. Ulah oknum turis domestik, mancanegara, bahkan pelaku wisata seperti memperparah luka.
Hampir dua dekade lalu, World Wildlife Fund (WWF) menurunkan laporan sekaligus kritik pada perkembangan pariwisata Bali. Lalu selama rentang pascapandemi sampai hari-hari belakangan, semakin menunjukkan masalah-masalah yang terjadi lebih dari sekadar kenyataan di permukaan. Menurut WWF, pengembangan pariwisata Bali terjadi begitu pesat dan tanpa perencanaan yang tepat atau mematuhi aturan pembangunan berkelanjutan. Sehingga, timbul kerusakan lingkungan dan budaya yang serius di Pulau Dewata ini.
Lebih lanjut, Fodor’s Travel mengungkit keberpihakan pemerintah setempat yang lebih memprioritaskan pengalaman atau kebutuhan pengunjung, bukan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Marta Soligo, asisten profesor di William F. Harrah College of Hospitality di Universitas Nevada, Las Vegas, seperti dinyatakan kepada Fodor’s Travel, mengkritik pertumbuhan pariwisata Bali terlalu berorientasi ekonomi ala perusahaan atau operator tur yang berkantor di negara-negara Barat. M. Nurdin Razak, pakar ecotourism dan pendiri Indonesia Ecotourism Institute, kerap menyebut fenomena ini terjadi karena orang lebih suka mengejar “uang cepat” (profit semata dalam jangka pendek), daripada keberlanjutan jangka panjang.
Kristin Winkaffe, seorang ahli perjalanan berkelanjutan yang berfokus pada Asia Tenggara, mengatakan kepada Fodor’s Travel, “Pariwisata berlebihan memengaruhi inti kehidupan masyarakat Bali. Praktik tradisional seperti sistem irigasi subak, yang telah mendukung sawah selama berabad-abad, kini berada di bawah tekanan karena air dialihkan ke daerah wisata.” Menurut Winkaffe, tanpa refleksi dan perubahan berarti, Bali tidak hanya berisiko kehilangan pemandangan indah, tetapi juga identitas budaya itu sendiri.
Bali, barometer pariwisata nasional dan kebijakan “10 Bali Baru”, seperti sudah kelelahan akut menerima laju pariwisata yang serampangan. Ini belum bicara soal pungli berlapis di pelbagai tempat wisata di Indonesia, kemacetan tak terkendali saat akhir pekan atau libur nasional, hingga penumpukan wisatawan di area konservasi atau kawasan hutan lindung karena tidak adanya kebijakan pembatasan pengunjung.
Lagi-lagi, di balik angka-angka yang tampak bombastis, baik dari segi populasi maupun ekonomi, ada problem-problem fundamental yang harus dibenahi sebelum bicara optimisme visioner yang mengada-ada. Secara angka mungkin tampak menggiurkan, dengan triliunan devisa yang dihasilkan. Namun, di tingkat akar rumput, jika melihat dengan jeli, pariwisata lebih sering menimbulkan masalah alih-alih menyejahterakan.
Kontradiksi itulah yang disebut oleh Myra Puspasari Gunawan, akademisi dan peneliti perencanaan kepariwisataan Institut Teknologi Bandung, sebagai kebocoran pariwisata karena kebijakan yang tidak efektif dan tidak efisien. Dalam program bertema “Pariwisata Nusantara: Literasi dan Numerasi” di YouTube Neraca Ruang (23/5/2023), ia mendudukkan isu sumber daya manusia dan pola pikir sebagai dasar penting dalam transformasi kepariwisataan Indonesia.
Jangan jadi kapal tanpa nakhoda dan penonton di negeri sendiri
Menurut Myra, Indonesia harus percaya diri dengan sumber daya manusia yang dimiliki, dengan catatan harus terus dikembangkan dan diasah kapasitasnya. Ia yakin, masyarakat lokal punya potensi karena sangat memahami daerah asalnya. Namun, tak jarang inisiatif dan kreativitas di tingkat lokal dianggap kurang sejalan dengan pola pikir dan kebijakan pemerintah pusat—yang biasanya terlalu sentralistik, mengawang, dan muluk.
“Jadi, kadang-kadang pemerintah fokus kepada kebijakan, [tapi] manajemennya [cara pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan] tidak ada. Di satu sisi, mungkin masyarakat lokalnya lebih aktif, manajemennya bagus, tapi kebijakan [pemerintah] tidak mendukung,” katanya.
Penulis buku Inovasi Sosial dan Teknologi dalam Membangun Kepariwisataan Cerdas (2021) itu mengatakan, masyarakat lokal kerap jadi sasaran atau target yang dianggap pemerintah tidak tahu-menahu apa pun soal pariwisata. Atas dasar itu, orang-orang pemerintah—Myra menyebutnya penatar—menggelar acara bimbingan teknis (bimtek), mensosialisasikan program dan kebijakan pariwisata dengan “kacamata” ala Jakarta dan Jawa-sentris, dengan standar keberhasilan pariwisata dari Thailand atau negara-negara lain, yang dirumuskan dalam satu ‘kurikulum’ yang sama untuk diterapkan dari Sabang sampai Merauke. Padahal, masyarakat setempatlah yang paling tahu tentang kondisi kampungnya.
“Mereka [hanya] tidak tahu dan mungkin belum berkesempatan untuk bisa mengembangkan,” ungkap Myra, sehingga sangat dimaklumi jika kapasitas masyarakat belum berkembang. Menurutnya, yang pertama kali harus ditatar atau dibimbing itu justru gurunya (orang-orang pemerintahan), bukan masyarakatnya. Ia pun mengkritik arah kebijakan pariwisata yang kurang jelas, kurang cermat, dan banyak tumpang tindih regulasi maupun tata kelola kepariwisataan. “Jadi, sekarang saya berkesimpulan bahwa selama ini kita berenang-renang di tengah lautan, [seperti kapal] tanpa nakhoda,” imbuhnya.
Kritik Myra juga menyasar 10 destinasi pariwisata prioritas: Danau Toba (Sumatra Utara), Bangka Belitung, Candi Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Lombok-Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Manado-Likupang (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat Daya). Ia melihat ironi dan keanehan dari penetapan ini, yang memasukkan kawasan konservasi (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Wakatobi) serta berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO (Candi Borobudur) dan UNESCO Global Geopark (Danau Toba dan Raja Ampat) sebagai destinasi unggulan.
Kiri: Sejumlah wisatawan menuruni anak tangga Candi Borobudur, Magelang. Meski sudah dibatasi 1.000 pengunjung per hari dan memakai sandal khusus upanat, tetapi angka tersebut masih terlalu tinggi untuk sebuah Situs Warisan Dunia UNESCO dan agak bertentangan dengan upaya konservasi karena bisa memengaruhi ketahanan batu-batu candi. Kanan: Wisatawan memadati Gunung Bromo (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) dan Pulau Padar (Taman Nasional Komodo). Penetapan destinasi prioritas di kawasan konservasi seperti ini merupakan paradoks pariwisata kita, yang semestinya diberlakukan pembatasan kunjungan dan aktivitas wisata secara ketat/Rifqy Faiza Rahman
“Kalau sasarannya adalah mau meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang sebesar-besarnya, kenapa yang dipilih kok sekian banyak itu (taman nasional, situs warisan dunia, dan cagar biosfer)?” tanya Myra. Bahkan tidak sesuai dengan definisi dasar masing-masing penetapan kawasan dan peruntukan status tersebut, yang seharusnya diberlakukan pembatasan kunjungan dan aktivitas wisata. “Kenapa nggak memilih Jakarta, Bandung, Surabaya, [atau] kota-kota yang mungkin lebih siap untuk menampung jumlah yang banyak?”
Lagi-lagi, kata Myra, inilah kekeliruan pola pikir perencanaan kepariwisataan kita sejauh ini. Pariwisata, menurutnya, tidak hanya menjadi lokomotif untuk mengubah laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga transformasi untuk menciptakan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
Lebih lanjut dalam tulisannya untuk CNBC Indonesia, Taufan Rahmadi punya sejumlah solusi agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan kembali menjadi pemain unggulan pariwisata global. Mantan Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat 2014–2016 itu memandang perlunya kemauan, keberanian, dan komitmen lintas sektor untuk berubah, mencanangkan reformasi secara komprehensif—bahkan mungkin cenderung ekstrem—terhadap ekosistem pariwisata. Baik itu penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan, penguatan destinasi berbasis masyarakat dan berorientasi pengalaman (experiential tourism), maupun konsolidasi promosi internasional yang lebih fleksibel dan adaptif.
Seberapa jauh pariwisata Indonesia nantinya akan berlari? Mungkin tidak berlari, cukup berjalan tapi melaju pasti. Namun, seperti halnya kebiasaan ganti pemimpin ganti kebijakan, pariwisata tidak akan ke mana-mana jika masyarakat atau komunitas lokal tidak mendapat kenikmatan sepadan atas peluh yang mungkin tidak ternilai harganya.
Tapi sejauh jabatan menteri diisi karena balas budi politik, bukan berdasarkan keahlian—atau setidaknya kemauan dan tekad kuat—tampaknya pariwisata Indonesia tidak akan ke mana-mana. Akan repot kalau menteri pariwisata tidak hobi jalan-jalan ke daerah, menyerap aspirasi masyarakat pelaku pariwisata, melihat akar masalah, dan mencari solusi. Panggung besar yang mencerminkan wajah pariwisata kita, yang ditopang oleh kekayaan sumber daya alam, kemajemukan budaya, dan keramahtamahan umum yang tidak perlu diragukan lagi, seperti tidak akan ada artinya jika tidak mampu dimanfaatkan dengan baik.
Meminjam pernyataan Taufan Rahmadi, jika yang terjadi adalah keengganan untuk berubah, maka kita hanya akan terus menjadi penonton di panggung pariwisata dunia, meski memiliki panggung besarnya sendiri.
Foto sampul: Wisatawan berfoto di kompleks Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Badung, Bali, saat momen pembatasan kunjungan semasa pandemi COVID-19. Pariwisata merupakan sektor perekonomian yang paling terpukul saat pandemi melanda Pulau Dewata (Rifqy Faiza Rahman)
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Seorang penulis perjalanan, pemerhati ekowisata, dan Content Strategist di TelusuRI. Penikmat kopi. Gemar mendaki gunung demi gemintang, matahari terbit dan tenggelam.