Mereka menanggapi. Tentu kita menghargainya. Hanya saja, apa aksi lanjutan agar sampah tidak dibiarkan menumpuk lagi di sekitar Petilasan Sunan Kalijaga? Ini yang mendesak.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon menunjukkan iktikad baik. Begitu tulisan Monyet-Monyet Doyan Sampah di Petilasan Sunan Kalijaga tayang, kedua instansi bersinergi. Hari itu juga timbunan sampah diangkut.
“Kami sudah koordinasi dengan DLH, camat, dan lurah setempat,” kata Kadisbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya S.Sos.
Sementara Kepala DLH Kota Cirebon, dr. Yuni Darti Sp.G.K mengungkapkan, pihaknya sudah berkali-kali menghasung warga untuk giat kerja bakti. “Nanti diingatkan lagi lurah dan RW-nya,” tegasnya.
Selasa siang (17/2/2026), seorang staf disbudpar mengirimi foto kehadiran truk sampah di tempat pembuangan liar belakang petilasan. Saya ikut senang. Rabu paginya (18/2/2026), saya ke lokasi lagi. Ternyata belum semua sampah dibersihkan (seperti di foto sampul). Bahkan saya memergoki kembali warga buang sampah di situ. Sama seperti sehari sebelumnya.
Keadaan kian parah, karena banyak sampah jatuh ke sungai. Tentu saja menambah persoalan. Sungai yang membelah petilasan kerap meluap saat hujan lebat. Penduduk di sana langganan kena banjir. Anehnya, bencana banjir sering mendapat sorotan luas. Keselamatan warga jadi prioritas. Tapi, kok, penyebab banjirnya tidak pernah terselesaikan. Selalu terulang.
Mengapa langkah preventif tak jadi pilihan? Membiarkan sampah menggunung dan menunggu banjir menggulung, tentu konyol.
Warga seenaknya buang sampah, tanpa peduli jika sampai mencemari sungai dan bisa berakibat banjir/Mochamad Rona Anggie
Ditinjau Lurah
Jadi pejabat tak bisa hanya ongkang-ongkang kaki di balik meja kantor. Ini disadari Lurah Kalijaga, Entis Sutisna. Dia turun ke lapangan, dan menyaksikan sendiri seorang ibu membuang sampah di situ. “Nyata dan jelas warga buang sampah,” katanya mengirim video ceceran sampah di pinggir petilasan.
“Sip, Pak! Buat bukti,” sahut saya.
“Hari ini saya akan ke (kantor) DLH untuk minta dozer (buldoser) sekaligus pengangkutan,” ujarnya. Saya respons dengan memberi simbol hati.
Kamis pagi (19/2/2026), saya mampir ke sana lagi. Tak ada perubahan berarti. Sisa sampah masih terabaikan. “Jadi buldosernya datang, Pak?”
“Belum datang, nanti saya tanyakan lagi (ke DLH),” jawab lurah.
Hari-hari pun hujan deras. Siang ke malam. Sore ke subuh. Udara Cirebon yang biasa panas menyengat, berganti sejuk. Jalanan becek. Termasuk jalur ke tempat pembuangan sampah liar. Tak tersentuh aspal. Berbatu dan berlumpur.
Saya kaget ketika melipir ke sana lagi, Ahad (22/2/2026). Sampah kembali berserakan. Tumplak mengganggu pengendara. Kesucian ibadah puasalah yang menetralisasi kegeraman saya.
Ketua RW Jengkel, DLH Belum Ada Solusi
Keterangan dari ketua rukun warga (RW) penting dalam persoalan sampah liar ini. Saya pun mencari keberadaannya. Di suatu sore yang gerimis, jelang malam pertama Ramadan, saya bertamu ke kediaman Ketua RW 03 Kampung Kalijaga, Saiko KS.
Lelaki kecil dengan sorot mata tajam, dan rambut bagian belakang panjang sepunggung. “Ada apa?”
Saya jelaskan sedang menulis tentang titik sampah liar di belakang petilasan Sunan Kalijaga. “Wah, bosan saya mengingatkan dinas, camat serta lurah,” cerocosnya dengan ekspresi kesal. “Jengkel!”
Saya lantas diajak masuk. Kami ngobrol di ruang tamu beralas ubin kasar dan dinding yang masih semen. Kursi-mejanya sederhana. Terlihat si pemilik rumah tak berusaha memperkaya diri, walau telah menjabat ketua RW empat periode—membawahkan jumlah penduduk terbanyak di Kota Cirebon.
“Ada 1.300 kepala keluarga di sini. Belum ngitung istri dan anak-anaknya, lho. Tersebar di delapan RT,” terangnya.
Pada momen pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), lanjut Saiko, hampir semua calon menemuinya. Berharap dukungan “penguasa” wilayah penduduk terpadat di Kota Udang. “Hanya saja, ya, begitu. Kalau sudah terpilih, tidak mampir lagi,” katanya lalu tertawa. “Mungkin mereka sibuk. Saya tidak ada keinginan lain, yang penting perhatikan warga saya!”
Masuk ke soal sampah. Menurut Saiko, permasalahan ini berlarut karena tak ada keseriusan dari DLH. Pihaknya pernah membuat bak sampah permanen, demi menjaga keasrian sekitar petilasan. Biar sampah tidak terhambur.
“Saya ajukan ke DLH, minta tolong sampah yang terkumpul bisa diangkut. Eh, mereka minta dua ratus lima puluh ribu, sekali jalan. Wah, uang dari mana?” katanya kecewa.
Saiko lalu menyuruh anggota keluarganya menghancurkan bak sampah itu. “Lagian yang buang sampah bukan hanya warga saya. Orang lewat buang juga,” kilahnya.
Saya sampaikan fakta, bahwa warga dari arah RT 07—sebelah barat petilasan—ketahuan buang sampah di situ. Saiko tak membantah, tetapi lekas mengalihkan obrolan. “Titik sampah liar itu masuk RW 02. Malah saya bikin penerangan di jalan jelek itu, agar yang lewat merasa aman,” beber kakek sembilan cucu.
Lelaki 74 tahun itu mengungkapkan pula, ketika ada instruksi Presiden Prabowo untuk membersihkan sampah di banyak lokasi wilayah Indonesia—terutama destinasi wisata—petilasan Sunan Kalijaga termasuk yang disambangi perangkat daerah, polisi, tentara, dan relawan.
“Ada kerja bakti bareng, tapi begitu mau bersihkan tumpukan sampah, truk dari DLH tidak datang. Saya pulang saja. Percuma kalau asal nyapu terus difoto-foto. Rekayasa!” ucapnya gusar.
Apa tidak ada tukang angkut sampah keliling? Saiko yang dikaruniai delapan anak menyebutkan ada. Sampah dari wilayahnya disingkirkan ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Penggung, dekat pasar Kalitanjung.
Saya kembali mengontak Kepala DLH Kota Cirebon. Menanyakan solusi ke depan seperti apa, agar warga tidak buang sampah sembarangan lagi? “Sepertinya mereka butuh kontainer atau tempat pembuangan sampah sementara,” saran saya.
Tidak seperti sebelumnya, kepedulian itu belum berbalas, hingga saya mengerjakan naskah lanjutan.
Pola Pikir Keliru
Keprihatinan juga datang dari pemerhati masalah sampah perkotaan, Alam Darussalam (43). Selama ini paradigma berpikir para pemangku kepentingan keliru dalam menangani sampah di wilayahnya.
Menurut dia, hasil sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pembuangan akhir, sejatinya hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Sementara pengolahan sampah agar bermanfaat dan berkelanjutan, terhambat regulasi dan ketersediaan sarana.
“Untuk kota sebesar Cirebon, sangat terlambat membicarakan urban ekologi. Sampah masih dilihat sebagai persoalan akut, bukan penghasil siklus energi dan ekonomi sustainable,” tutur lelaki yang pernah menjadi project leader WWF Papua Program di Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.
Alam mengkritisi pula jargon kebersihan dan keindahan yang tersentral di jantung kota. Seolah kawasan penyangga dan permukiman pinggiran tak soal dicemari sampah, bahkan kumuh.
“Wajah kota itu bukan semata di jalan protokol. Apa kerja kepala daerah, kalau cuma bikin bagus pusat kota, tapi pinggiran amburadul,” kata pemilik pengolahan sampah mandiri di Kampung Pancuran, Kota Cirebon.
Tentu menjadi harapan bersama, saat tulisan ini hadir ke tengah pembaca, pembersihan lanjutan sudah dilakukan. Jika belum, kebangetan!
Sebagai penutup, saya ingin menyadur bebas ucapan Nyai Ontosoroh kepada Minke dalam novel Bumi Manusia (1980) karya Pramoedya Ananta Toer, “Kita telah mengingatkan, sebaik-baiknya. Sehormat-hormatnya!”
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Mochamad Rona Anggie tinggal di Kota Cirebon. Mendaki gunung sejak 2001. Tak bosan memanggul carrier. Ayah anak kembar dan tiga adiknya.