Di Indonesia, peran masyarakat adat dan komunitas tradisional kerap tersisihkan dari pembicaraan konservasi, ekonomi restoratif, dan perubahan iklim. Lebih jauh lagi, kelompok paling rentan dan luput dari perhatian adalah perempuan. Diskursus tentang upaya penyelamatan bumi terkadang terlalu didominasi elite dan patriarki.
Kelompok perempuan acap lekat dengan persoalan rumah tangga dan terkungkung dalam urusan domestik lainnya. Padahal, para ibu dan orang muda perempuan pun ternyata sangat pantas untuk berada di garis depan perjuangan, utamanya dalam mencari titik keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan ekologi.
Saat gelaran Bangkok Climate Action Week 2026 pada 3-11 Oktober 2026, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menginisiasi Nature-based Economy Pavilion atau Paviliun Ekonomi Berbasis Alam pada 5-7 Oktober 2026. Di dalamnya terdapat panel-panel diskusi yang membahas beragam isu, dan perempuan mendapatkan ruang lebih untuk bercerita. Mereka membagikan kisahnya menjaga hutan adat, kebun, serta meningkatkan kapasitas diri agar berdaya secara ekonomi dan kedaulatan konservasi lewat penguasaan pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimiliki.
Kehadiran representasi perempuan tidak hanya menginspirasi banyak orang dan memunculkan puan-puan lain di banyak tempat. Mereka juga mendobrak batasan-batasan yang selama ini menjadi sekat dan mengunci kebebasan, sehingga terbuka langkah lanjutan agar upaya mengatasi krisis iklim dengan memanfaatkan hasil hutan bisa lebih inklusif dan berkelanjutan.
Stan pameran The Asia Foundation yang menampilkan produk-produk dan cerita tapak program Women Forest Defenders (kiri). Ani Tasriah, salah satu mitra program di Sumatra Selatan, juga hadir menceritakan perjuangannya menjaga hutan adat Desa Penyandingan dalam panel bertajuk “Women Forest Defenders: Watching the Forest, Growing the Future in Indonesia”.
Perempuan-perempuan tangguh pembela hutan
Dalam dua sesi panel tentang program Woman Forest Defenders yang diinisiasi The Asia Foundation (4/10/2026), sejumlah narasumber menuturkan singkat perjuangan mereka memberdayakan komunitas perempuan akar rumput di daerahnya. Program Women Forest Defenders merupakan kerja kolaboratif The Asia Foundation dan mitra lokal untuk menempatkan perempuan sebagai ujung tombak upaya konservasi, serta membangun penghidupan dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara berkelanjutan melalui hak legal perhutanan sosial.
Ani Tasriah, Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Adat Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menegaskan bahwa peraturan negara bisa berjalan selaras dengan peraturan adat—yang sudah jauh lebih dulu ada sebelum negara hadir. Hak legal perhutanan sosial yang didapatkan lembaganya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2019 itu tidak serta-merta merusak tatanan atau aturan dari masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan dengan syarat-syarat tertentu untuk memastikan kelestarian hutan adat tersebut.
“Terkecuali mereka hanya mengambil kayu bakar dan bambu untuk keperluan pribadi, itu boleh dan gratis. Namun, kalau masyarakat hutan adat ingin menebang satu pohon yang sudah berumur puluhan tahun, maka [lembaga] masyarakat hutan adat bermufakat untuk menanam 15 pohon sebagai ganti satu pohon yang ditebang,” jelas Ani. “Sampai sekarang peraturan itu tetap kami jaga dan tetap kami lakukan.”
Cerita-cerita akar rumput tentang perempuan pembela hutan juga lahir di NTB. Epy Liyana, Community Organizer Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI NTB), membagikan pengalamannya mendampingi empat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) perempuan di NTB. Di wilayah ini, keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial cukup kuat. Dari empat kelompok tersebut, tiga di antaranya memproduksi HHBK dan satu KUPS bergerak di bidang wisata.
Selama proses pendampingan, Epy menghadapi pelbagai tantangan dan dinamika sosial saat berinteraksi dengan empat KUPS tersebut. Rata-rata anggota merupakan ibu-ibu yang sudah menikah dan memiliki anak. Masing-masing memiliki kesibukan pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan berkebun di hutan dengan waktu luang dan curahan energi yang berbeda-beda, menuntut kesabaran dan toleransi yang tinggi. Oleh karena itu, Epy dan tim harus menyesuaikan diri agar program pendampingan yang ia jalankan tidak menambah beban para perempuan.
“Pembelajaran paling penting yang saya dapatkan adalah bagaimana kita sebagai pendamping bukan memberikan jawaban kepada masyarakat, melainkan [berusaha] menempatkan diri, menciptakan ruang aman kepada mereka agar mereka bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang ada di kelompok tersebut. Dari situ kemudian mereka memperoleh solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada,” jelas Epy. Selain itu, sebagai seorang pendamping juga harus lebih banyak mendengarkan, sehingga menghasilkan tindakan dan perubahan bersama-sama dengan masyarakat.
Masih di NTB, perjuangan panjang mencari local women champion melalui program Woman Forest Defender juga dirasakan Hayatus Saadiah. Ia mendampingi dua KUPS di dua dusun berbeda dalam satu desa, yaitu KUPS Argapura Adventure (wisata berbasis gastronomi) dan KUPS Gula Madu (hilirisasi produk aren berupa gula semut dan gula cair). Masing-masing kelompok memiliki karakter dan tantangan yang berbeda, mulai dari segi usia hingga tingkat pendidikan.
Progres terbesar yang ia capai selama mendampingi masyarakat adalah mendorong restrukturisasi pengurus KUPS. Dari yang dominan sepenuhnya oleh laki-laki, kemudian mulai memberi tempat untuk perempuan. Untuk KUPS Argapura Adventure, melalui berbagai pertimbangan dan proses berliku, lima perempuan akhirnya berhasil masuk menjadi anggota. Sedangkan KUPS Gula Madu diberlakukan restrukturisasi penuh, sehingga dari posisi ketua hingga anggota seluruhnya perempuan.
Salah satu sosok yang menonjol adalah Yulkiyani, seorang ibu tamatan SD dan tidak memiliki pengalaman berorganisasi. Dorongan dan kepercayaan yang diberikan Saadiah agar memimpin KUPS Gula Madu sempat ditolak Yulkiyani. Yulkiyani merasa ada kesenjangan tingkat pendidikan dan pengetahuan—terutama dengan kelompok masyarakat di wilayah kota—sehingga merasa kurang pantas untuk menakhodai kelompok ini. Pada akhirnya, proses persuasi berkala oleh Saadiah berhasil meluluhkan Yulkiyani. Suaminya pun merestui.
“Ibu Yulkiyani sekarang, dari yang awalnya tidak berani berbicara, tidak bisa berbahasa Indonesia dan hanya bisa berbahasa Sasak saja, sudah mulai bisa berbahasa Indonesia dan berkomunikasi dengan masyarakat perkotaan,” tutur Saadiah. Semangat Yulkiyani menular ke anggota-anggota KUPS Gula Madu dalam melakukan kegiatan hulu-hilir produksi gula aren hingga memasarkannya ke kota.
Dari kisah-kisah perempuan di tingkat tapak, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mitra lokal mengharapkan kewenangan pemerintah agar menerbitkan peraturan khusus yang berpihak pada perempuan adat maupun komunitas perempuan tradisional. Regulasi-regulasi khusus ini mencakup keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial, bantuan yang tepat sasaran disertai pelatihan lanjutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang lebih aktif mendampingi (bukan hanya hadir sebagai tamu), serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah melalui forum Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial dan Pokja Perubahan Iklim.
Kalara Borneo, lahir dari tradisi agroforestri
Pada panel diskusi “From Forest Fires to Transboundary Haze: A Call for Collective Action in Southeast Asia” (6/10/2026), Yessy Octavia R. Tuani Mangasih hadir dan berbagi cerita akar rumput dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yessy adalah perempuan adat Dayak Iban dari Sungai Utik dan saat ini bekerja sebagai Head of Production Kalara Borneo, sebuah UMKM yang berbasis di Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.
Kalara Borneo berfokus untuk membantu petani-petani kakao yang ada di Kalimantan Barat. Budi daya kakao di wilayah ini sempat mati suri karena kurangnya pendampingan dari instansi berwenang terhadap petani. Menurut Yessy, program pendampingan kakao hanya bersifat temporer, sekadar kunjungan sehari untuk memberi bantuan bibit namun tidak berkelanjutan. Akibatnya, kebun-kebun pun terbengkalai. Kondisi ini diperparah dengan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahunan yang mengganggu kesehatan dan mobilitas masyarakat untuk berkebun.
Melihat keadaan yang merugikan masyarakat, Kalara berinisiatif mendorong pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri. Konsep ini mengombinasikan budi daya tumbuhan kayu dengan tanaman pertanian dan perkebunan dalam satu area yang sama. Selain memberi manfaat ekonomi ganda karena petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas, juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bisa dibilang, agroforestri sekaligus menjadi cara mitigasi terhadap kondisi iklim yang tidak menentu.
“Sebenarnya agroforestri ini bukan satu hal yang baru bagi masyarakat adat [di Kalimantan Barat]. Masyarakat sudah melakukannya secara turun-temurun yang biasa mereka sebut sebagai tembawai. Tembawai adalah tempat di mana masyarakat adat menanam satu komoditas bersama tanaman-tanaman lainnya,” jelas Yessy.
Kalara Borneo kemudian mengembangkan praktik berbasis tradisi tersebut melalui produk cokelat. Inisiatif ini menjadikan Kalara sebagai pionir produksi beans to bar cokelat pertama yang ada di Kalimantan Barat. Yessy dan komunitasnya memilih membangun usaha serta menghasilkan produk berkualitas tanpa harus mengorbankan hutan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal dapat menjadi bagian penting dari solusi ekonomi berbasis alam.
Bagi masyarakat, cokelat bukan hanya produk makanan, melainkan juga cara untuk menceritakan kisah petani, tradisi, hutan, dan cara hidup yang berkelanjutan. Pendekatan seperti ini menjahit keutuhan dan keselarasan hulu hingga hilir. Sehingga, para konsumen Kalara Borneo—baik dari domestik maupun mancanegara—tidak hanya membantu perekonomian lokal, tetapi juga terhubung dengan cerita-cerita di tingkat tapak yang melahirkan produk-produk tersebut.
Keberlanjutan Kalara Borneo tentu tidak lepas dari upaya mempertahankan pengetahuan adat. Solusi konkret untuk memastikan tabungan hasil hutan terjamin hingga masa depan anak cucu sebenarnya ada di tangan masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik, termasuk Yessy, memiliki prinsip ‘hutan adalah ayah, tanah adalah ibu, dan air adalah darah’; sebuah komitmen untuk menjaga dan menghormati hutan, tanah, serta air yang menghidupi. Baginya, pelestarian hutan tidak bisa dilepaskan dari budaya, begitu pun sebaliknya.
“Karena masyarakat adat adalah masyarakat organik yang hidup dengan kearifan lokal mereka. Tanpa kita sadari, [sebenarnya] kearifan lokal mereka bisa membantu mengatasi solusi-solusi permasalahan iklim yang terjadi saat ini,” kata Yessy.
Ia bersama komunitas lokal dan Kalara Borneo ingin membuktikan, masyarakat adat bukan hanya mampu mencegah deforestasi, melainkan juga bisa memimpin lahirnya ekonomi baru, yang membuat hutan lebih bernilai ketika tetap berdiri daripada ketika ditebang. “Dan semua orang bisa ikut mendukung perubahan ini melalui produk yang mereka pilih,” pungkasnya.
Margaretha Mala berbagi cerita perjalanan membangun Endo Sagadok di panel yang diselenggarakan MADANI Berkelanjutan dan HAkA
Endo Sagadok Betenun, seni wastra khas Dayak Iban
Cerita tentang puan dan hutan lainnya juga datang dari Dayak Iban. Dalam panel bertajuk “Local Solutions, Shared Futures: Youth Responses to Climate Crisis” (8/10/2026), Margareta Mala berbagi kisah tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui seni wastra. Perempuan adat Dayak Iban di Dusun Sadap, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat itu menjadi pendiri sekaligus penggerak Endo Segadok Betenun, sebuah komunitas lokal khusus perempuan penenun kain ikat tradisional.
Dilansir dari berbagai sumber, nama komunitas tersebut diambil dari sesosok tokoh perempuan dari kayangan yang dipercaya sebagai penenun pertama dalam mitologi Dayak Iban. Pendirian komunitas tersebut merupakan bentuk dedikasi pelestarian budaya dan warisan leluhur masyarakat Dayak Iban.
Selain erat dengan mitologi adat, ruh usaha kerajinan kain tenun ini juga terhubung dengan sumber-sumber alam yang ada di kebun dan hutan adat setempat. Di tengah kecanggihan teknologi era modern, Margaretha dan komunitasnya masih mempertahankan pewarnaan alami. Mereka memanfaatkan sekitar 29 jenis tumbuhan lokal, seperti rengat akar, rengat padi, daun engkerbai atau daun palung—sejenis tumbuhan perdu—dan mengkudu untuk menghasilkan warna kain yang khas. Sebelum menenun, para perajin harus melakukan ritual “nakar”, sebuah proses peminyakan menggunakan lemak atau protein nabati agar warna alami mengikat kuat pada benang dan awet dalam jangka waktu yang sangat lama.
Praktik-praktik berkelanjutan dalam bingkai ekonomi berbasis alam dan tradisi tersebut juga menjadi komitmen tersendiri untuk menjaga kelestarian biodiversitas endemik. Agar roda ekonomi tetap berputar, maka kebun dan hutan adat sebagai “bank” bahan baku tenun harus tetap dijaga keutuhannya.
Dalam perkembangannya, perjalanan Endo Segadok tidak luput dari tantangan. Menurut Margaretha, tantangan terbesar komunitasnya saat ini adalah kemampuan untuk menjadi seorang pencerita (storyteller). Tidak hanya menceritakan keahliannya menenun, tetapi juga proses panjang di balik terciptanya kain-kain ikat tenun tersebut. Cerita menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari kesenian wastra.
“Banyak perempuan penenun yang sangat menguasai dan ahli di bidang menenun. Tetapi mereka [masih] harus diyakinkan ketika dituntut untuk bisa bercerita,” jelas Margaretha. Ia menambahkan, kemampuan bercerita dan kemampuan berkarya adalah dua hal yang berbeda.
Maka, meskipun berperan sebagai inisiator, Margaretha tidak ingin hanya duduk dan berpangku tangan. Dalam kepercayaan lokal, seorang penggerak (yang juga berarti pemimpin) bukanlah berposisi sebagai penguasa, melainkan juga ikut bekerja bersama-sama di dalam komunitas agar sirkulasi kegiatan tetap berjalan. Termasuk mencari jalan untuk memfasilitasi secara khusus peningkatan kapasitas para penenun untuk bisa berkarya dan bercerita.
Cerita dari Muara Enim, Lombok, hingga Kapuas Hulu di Bangkok Climate Action Week tersebut menegaskan satu hal penting, yakni perempuan di tingkat tapak tidak pernah sekadar menjadi korban krisis iklim. Melalui perhutanan sosial, agroforestri, hingga tenun pewarna alam, para puan ini membuktikan perlindungan rimba dan kesejahteraan keluarga bisa berjalan beriringan. Dan tentunya, menyelamatkan hutan bukan lagi soal melarang masyarakat adat masuk ke dalamnya, melainkan juga memberikan ruang, hak, dan pengakuan bagi perempuan adat untuk merawat “rumah” mereka.
Dokumentasi oleh Tim Rombak Media
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.