“Pemerintah, sektor swasta, maupun berbagai pihak yang masuk ke wilayah adat [di Tanah Papua] harus memahami siapa pemegang hak, bagaimana struktur pengambilan keputusan bekerja, dan bagaimana hak-hak yang diwariskan lintas generasi dihormati.”
— Yusuf Sawaki, Wakil Rektor IV Universitas Papua (UNIPA)
Pernyataan tersebut disampaikan Yusuf Sawaki dalam “Plenary Session 3: Kepemimpinan Masyarakat Adat”, sesi pleno pembuka hari kedua PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Hotel Vega Prime, Sorong (3/9/2026). Melalui perspektif akademik, Direktur Center for Endangered Languages Documentation (CELD) UNIPA itu menegaskan, tingginya keragaman masyarakat Papua harus menjadi dasar dalam merancang pembangunan di Tanah Papua. Penguasaan tanah dan sumber daya alam berada pada struktur dasar seperti marga.
Penegasan Yusuf Sawaki soal perlunya perhatian pada masyarakat adat tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga diperkuat oleh tiga panelis lainnya. Elai Giban, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, menyerukan perlindungan kawasan hutan hingga penguatan ketahanan pangan, tantangan pembangunan yang dihadapi di Papua Pegunungan. Terutama dampak El Niño berkepanjangan yang terjadi tahun ini, sehingga membutuhkan penguatan fungsi perlindungan kawasan dan optimalisasi polisi hutan. Menurut Elai, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga mendorong peningkatan komoditas lokal seperti kopi, hortikultura, dan buah-buahan.
Sementara Stella T.U. Misiro, anggota DPR Provinsi Papua Tengah, menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan adat dan generasi muda dalam proses pengambilan kebijakan. Ia mencontohkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Papua Tengah. Perda ini merupakan respons terhadap sejumlah persoalan, termasuk dampak konflik, yang khusus dirasakan oleh perempuan dan anak.
“Ketika kami diberikan kepercayaan untuk duduk di ruang legislasi, maka kami harus memberikan sesuatu bagi masyarakat, termasuk memastikan suara perempuan adat dan generasi muda hadir dalam kebijakan,” ujarnya. Stella juga menekankan pemberdayaan perempuan melalui kerja-kerja langsung, seperti memproduksi pembalut ramah lingkungan untuk wilayah terdampak konflik.
Selaras dengan Stella, Yustina Ogoney turut mempertegas dimensi kepemimpinan perempuan adat dipertegas. Tokoh perempuan adat dan Kepala Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni itu mengingatkan, perempuan adat memiliki hubungan langsung dengan wilayah adat, hutan, tanah ulayat, ekonomi keluarga, hingga pengambilan keputusan. Yustina mencontohkan pembangunan pondok-pondok pinang sebagai ruang usaha masyarakat agar perputaran uang tetap berada di dalam komunitas.
“Menjadi perempuan adat Papua itu berat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa membangun komunitas dan daerah,” kata Yustina menumbuhkan harapan.
Dialektika yang terbangun dalam sesi pleno tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak dapat dilepaskan dari masyarakat adat sebagai pemilik wilayah, penjaga sumber daya alam, sekaligus aktor utama dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di tingkat tapak. Kepemimpinan masyarakat adat merupakan salah satu fondasi utama pembangunan Tanah Papua yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.
Mengubah paradigma pembangunan, memperkuat hak masyarakat adat
Mengusung semangat “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”, PAPEDA Summit 2026 terselenggara melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua. Berlangsung pada 2–4 September 2026 di Sorong, PAPEDA Summit 2026 didorong menjadi ruang bersama untuk memperkuat arah pembangunan Tanah Papua yang menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama.
PAPEDA Summit 2026 lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari dan Timika, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026. Rangkaian pertemuan tersebut menyepakati perlunya sebuah platform strategis yang mempertemukan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi serta mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih regeneratif di Tanah Papua.
Penyelenggaraan PAPEDA Summit berangkat dari posisi penting Tanah Papua sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar yang tersisa di Indonesia sekaligus pusat keanekaragaman hayati dan budaya dunia. Tanah Papua memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove, berada di jantung Coral Triangle, serta menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk, termasuk ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.
Dalam pembukaan PAPEDA Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan pentingnya memastikan forum ini menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. “Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.
Elisa Kambu juga menekankan pentingnya percepatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, terutama terkait wilayah dan tanah adat. Ia menegaskan, “Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat.”
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Tanah Papua menyimpan peluang besar untuk mengembangkan model pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat dan kekayaan alamnya, mulai dari agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata, hingga jasa lingkungan. Melalui PAPEDA Summit 2026, Tanah Papua juga ingin menunjukkan bahwa masa depan pembangunan dapat dibangun dengan menjaga keterhubungan antara manusia, alam, budaya, dan ekonomi.
Karena itu, PAPEDA Summit mendorong paradigma pembangunan yang tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana pembangunan mampu menjaga ekosistem, memperkuat hak masyarakat adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Masyarakat adat harus dipastikan tidak sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah pengelolaan wilayah dan sumber daya alamnya.
Dorong kolaborasi dan partisipasi multipihak
Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 1.030 peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta komunitas internasional. PAPEDA Summit 2026 memusatkan pembahasan pada lima agenda strategis:
- Penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim.
- Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir, dan laut.
- Pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy) melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal.
- Penguatan kedaulatan pangan dan energi.
- Integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut (ridge-to-reef).
Lima agenda strategis ini dibahas bersama ke dalam tiga tema besar. Selain penguatan peran dan kepemimpinan masyarakat adat dalam kedaulatan pangan dan energi, serta pengelolaan ekosistem pegunungan hingga laut, dua tema besar lainnya adalah: (1) Kepemimpinan dan Komitmen, berfokus pada konsolidasi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan, yang membahas skema pembiayaan iklim, ekonomi restoratif, dan penguatan kemitraan.
Rangkaian konferensi digelar untuk merumuskan tema besar tersebut dalam 5 sesi pleno dan 15 sesi paralel. Melibatkan sekitar 100 pembicara dan moderator dari unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta mitra pembangunan. Harapan besar dari forum ini tak lain agar mempercepat pengakuan dan perlindungan hutan adat dan perhutanan sosial, sekaligus memperkuat tata kelola wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat adat.
Sebagai pendukung konferensi, PAPEDA Summit juga dilengkapi dengan PAPEDA Expo, yang menampilkan berbagai praktik baik dan inisiatif dari Tanah Papua; serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, ekowisata, dan berbagai inisiatif berbasis komunitas.
Foto-foto oleh Mauren Fitri (TelusuRI)
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.