Hanifati Alifa Radhia Nama Sidoarjo, sebuah kota di dekat Surabaya, Jawa Timur, lekat dengan tragedi besar yang menimpa negeri ini. Tragedi itu adalah semburan lumpur panas, sebuah bencana yang menenggelamkan sejumlah desa di tiga kecamatan. Hingga detik ini lumpur itu masih menyembur.
Pertama kali menginjakkan kaki di lumpur kering di tanggul penahan lumpur, saya tergabung dalam tim asisten riset salah seorang dosen beberapa tahun lalu. Tim penelitian sedang mengangkat topik masyarakat terdampak bencana semburan lumpur. Semburan lumpur meledak untuk pertama kali pada 29 Mei 2006 di Desa Renokenongo, Porong. Semburan itu muncul sekitar 200 meter dari lokasi pengeboran sumur milik perusahaan Lapindo Brantas. Tak berselang lama, tiga desa lainnya di kecamatan itu tenggelam dalam kubangan lumpur.
Sebagai “korban” dari bencana itu, warga berhak memperoleh ganti rugi. Semburan lumpur terus menyembur, merenggut dan mencerabut ruang hidup serta penghidupan masyarakat setempat.
Perusahaan Lapindo berupaya bertanggung jawab mengganti rugi tanah dan bangunan warga dengan cara membeli aset yang sudah terendam lumpur. Alhasil, dalam keadaan darurat begitu, mau tidak mau warga korban harus menjual aset baik tanah maupun bangunan pada perusahaan. Menanti lumpur surut dan kembali tinggal di sana rasanya mustahil bagi masyarakat korban.
Para korban, melalui proses pendampingan, mediasi, serta bantuan dari berbagai pihak, [berjuang] untuk memperoleh haknya. Mereka pun mau mengikuti skema ganti-rugi berbentuk jual-beli antara perusahaan dan para korban. Proses jual-beli berjalan lambat, penerimaan pembayaran terhadap korban diangsur secara bertahap. Hingga saat ini bahkan masih ada persoalan ganti-rugi aset terdampak yang belum usai sepenuhnya.[1] Meski demikian, harga jual aset tanah dan bangunan saat itu terbilang tinggi.[2] Jika ditelisik lebih lanjut, peristiwa semburan lumpur ini mengandung paradoks bencana dan keberuntungan, petaka dan berkah, bagi masyarakat.[3]
Lokasi semburan lumpur menjadi objek “tatapan dan bidikan” yang menarik perhatian masyarakat maupun para pengendara yang lewat Jalan Raya Porong, Sidoarjo. Di awal kejadian semburan lumpur, para korban yang kehilangan pekerjaan beralih menjadi pengojek di tanggul. Baik bagi laki-laki maupun perempuan, menjadi pengojek tanggul merupakan pilihan yang terpaksa dijalani sebagian masyarakat korban pada masa krisis itu.[4] Mereka berasal dari berbagai berbagai desa terdampak yang ditenggelamkan lumpur. Kegiatan yang ditawarkan pada pengunjung adalah melihat secara dekat pusat semburan maupun mengelilingi tanggul diantar pengojek motor.[5] Di tanggul lumpur terdapat beberapa titik pangkalan ojek.
Jasa ojek di sekitar tanggul dikelola oleh para korban terdampak lumpur. Untuk memasuki tanggul semburan, pengunjung diharuskan membayar Rp10.000 per orang. Setelah memasuki tanggul, pengunjung akan “diterima” oleh pengojek. Dalam beberapa laporan berita, para pengojek disebut sebagai tour guide (pemandu wisata) di lokasi “wisata” bencana tersebut. Mereka mengantarkan wisatawan ke pusat semburan. Para pengojek akan menceritakan pengalaman serta kepiluan yang telah menimpa mereka pada orang-orang di boncengan. Selain itu, mereka menawarkan VCD (sebagai suvenir) berisi dokumentasi kondisi desa terdampak sejak awal kejadian hingga tahun 2017 yang dijual seharga Rp50.000. Narasi yang dilontarkan para pengojek adalah membeli suvenir sebagai cara memberikan “donasi” kepada korban yang uang ganti ruginya belum lunas. Sejauh ini belum adanya penataan jelas dalam segi manajemen seperti tarif masuk “wisata” membuat semburan lumpur rentan menjadi arena “pungutan liar” maupun “aji mumpung” oleh para oknum.[6]
Kegiatan yang ditawarkan pemandu-pengojek wisata pada pengunjung tanggul lumpur adalah melihat secara dekat pusat semburan maupun mengelilingi tanggul menggunakan jasa ojek motor. Para pengojek yang berjumlah sekitar puluhan orang ini bernaung dalam sebuah paguyuban yang dinamakan Polusi (Paguyuban Ojek Lumpur Sidoarjo). Mereka berasal dari berbagai desa yang tenggelam oleh lumpur seperti Desa Siring, Renokenongo, Jatirejo, dan desa-desa terdampak lainnya. Pendapatan dari mengojek sungguh tidak menentu karena bergantung pada sepi atau ramainya pengunjung di tanggul. Meski demikian, pengunjung yang penasaran dengan tragedi ini bahkan datang dari berbagai kota di Indonesia maupun mancanegara.[7]
Menurut para pengojek tanggul, hari Senin-Jumat pengunjung di tanggul lumpur relatif sepi dibandingkan hari-hari akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu. Dapat diduga masa pandemi seperti ini juga berdampak pada pendapatan mereka. Jasa ojek wisata tanggul lumpur ini tentu berbeda dari jasa ojek “konvensional” (mengantarkan penumpang ke tempat yang dituju). Untuk mencapai ke pusat semburan, pengunjung dapat mengeluarkan biaya sebesar Rp30.000. Jika ingin mengelilingi seluruh wilayah tanggul lumpur, Rp50.000. Meskipun kisaran harga jasa ojek tertera di banner yang terpasang di gubuk, pengelolaannya yang belum jelas. Harga dapat berubah menyesuaikan [sepi atau ramainya] pengunjung.
Hal menarik adalah terdapat “kesepakatan” di antara para pengojek dalam menjalankan jasa ini. Kesepakatan itu tercermin dari istilah yang mereka gunakan sehari-hari di tanggul. Pertama, ngerunding atau berunding, yang dilakukan beberapa anggota pengojek dalam “melayani” pengunjung di tanggul semburan lumpur. Ngerunding bisa dilakukan dua orang hingga sepuluh orang pengojek. Kedua, saweran—dum-duman—yakni membagi-bagikan upah mengojek pada teman sesama pengojek yang ikut berunding. Ada juga istilah “bayi ajaib,” sebutan bagi pengunjung yang singgah sejenak ke tanggul di atas jam lima atau menjelang azan Magrib.
Jika kita mencoba menelusuri di dunia maya, beberapa laman media telah menyebutkan bahwa semburan lumpur merupakan salah satu lokasi dark tourism di Indonesia. Apakah demikian? (Mengapa tidak disaster tourism?) Tetapi, sebelum itu, perlu kita ketahui juga bahwa pada proses penanggulangan semburan lumpur juga bergulir wacana mengenai pemanfaatan kawasan semburan lumpur. Susilo Bambang Yudhoyono, yang akrab disapa SBY, sebagai presiden yang menjabat saat itu pernah mengusulkan kawasan semburan lumpur [dijadikan] sebagai wisata geologis.[8] Bahkan hingga saat ini pun wacana kawasan lumpur sebagai geopark terus bergulir di tingkat Pemerintah Daerah Sidoarjo meski belum terealisasi.[9] Namun demikian, wacana kawasan semburan lumpur sebagai “objek” wisata rentan dan berbahaya karena keberadaan kandungan PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) yang di atas ambang batas normal.[10]
Peristiwa semburan lumpur dalam konteks wacana pariwisata jelas harus dipertimbangkan ulang. Negara sudah seharusnya hadir—lalu memihak—bagi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segolongan tertentu. Lagipula, siapa yang mau menjadi korban ekosida? Bukan hanya kehilangan harta-benda saja, melainkan juga kenangan. Semoga kejadian demikian tidak terulang di masa depan.
[1] Proses ganti-rugi, tukar guling yang belum selesai sepenuhnya: https://jatimnet.com/warga-terdampak-desak-selesaikan-ganti-rugi
[2] https://news.detik.com/berita/d-714744/ganti-untung-korban-lumpur-lapindo-di-atas-harga-normal
[3] http://www.kbknews.id/2016/02/11/lapindo-pembawa-petaka-atau-berkah/
[4] Kehidupan “baru” sebagian korban sebagai pengojek https://www.mongabay.co.id/2020/05/29/kehidupan-warga-korban-lumpur-lapindo/
[5] https://surabaya.bisnis.com/read/20190603/531/930168/mengais-rezeki-dari-lumpur-lapindo
[6] https://ramadan.bisnis.com/read/20140727/390/246409/reportase-mudik-lebaran-2014-ironi-wisata-lumpur-lapindo
[7] Fenomena semburan lumpur ini sungguh mengundang rasa penasaran dari masyarakat luar negeri. Seperti ketika peneliti melakukan pengamatan di tanggul, terdapat pengunjung dari Tiongkok, Singapura, Malaysia dan Eropa. Tidak jarang mereka membagikan/dimintai “uang” negara mereka oleh para pengojek untuk sekadar disimpan sebagai suvenir.
[8] https://www.jpnn.com/news/dpr-dukung-ide-sby-soal-wisata-lapindo
[9] https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/29/196359/pemkab-didorong-segera-realisasikan-wisata-geopark
[10] https://akurat.co/id-254312-read-lumpur-lapindo-antara-bencana-dan-wisata
