Interval

Pariwisata Inklusif versus Eksklusif, Menang Siapa?

Pariwisata terus menerima kritikan. Aktivitas yang eksklusif, begitu para ahli mengecam pariwisata sejak tahun 1970-an. Namun, jika dilihat jauh ke belakang—ratusan tahun Sebelum Masehi—masyarakat Mesir dan Yunani pelesiran untuk menunjukkan gaya hidup mewah, relaksasi, dan mencari pengalaman. Pada awal abad ke-1, saudagar di Roma pun sudah berpelesir ke pantai ketika kegiatan ini belum lazim dilakukan—yang kemudian menjadi tonggak liburan musim panas. Oleh sebab itu, pariwisata dikategorikan sebagai kegiatan tersier yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, baik dari sisi peminat maupun penyedianya.

Di Indonesia, Bali adalah salah satu destinasi wisata yang berhasil keluar dari pandangan pariwisata yang eksklusif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke pulau ini mencapai sekitar 6 juta orang pada 2018. Pasalnya, Pulau Dewata menawarkan beragam jenis pilihan wisata: paket perjalanan murah hingga mahal, menginap di homestay milik masyarakat lokal hingga hotel berbintang, makan di warung hingga restoran ternama. Selain itu, Koens, Postma, dan Papp dalam “Overtourism: Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions” (2018) berpendapat, kemudahan akses dan pengaruh media sosial juga semakin menarik kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi. Akhirnya, Bali pun menjadi terjangkau bagi siapa saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, pariwisata yang ditawarkan Bali termasuk dalam pariwisata inklusif. Kementerian Pariwisata, dalam Rencana Strategis 2015-2019, mendukung pengembangan pariwisata ini karena bisa memberdayakan masyarakat. Di samping itu, secara tidak langsung, pariwisata inklusif akan mendorong tercapainya target kedatangan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2019. Akan tetapi, apakah pariwisata inklusif adalah konsep paling tepat untuk mengembangkan pariwisata?

Pariwisata adalah hak siapa saja

Pariwisata inklusif secara sembarang sering disederhanakan menjadi wisata murah. (Pariwisata inklusif yang dibahas akan dibatasi pada pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat—mengecualikan pembahasan pariwisata untuk disabilitas.) Tulisan “Sustainable Tourism, Justice and An Ethic of Care: Toward the Just Destination” menjelaskan, masyarakat lokal didukung untuk berkembang, tidak hanya pemilik modal besar, dengan pemberian kesempatan dan akses memulai usaha pariwisata (Jamal & Camargo, 2014). Mereka pun bisa menawarkan produk dan jasa pariwisata dengan harga murah—akibat “persaingan sempurna” dalam penjualan produk dan jasa yang relatif sama. Alhasil, pariwisata inklusif mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar.

Warga dan wisatawan memadati kaldera Bromo saat puncak perayaan Kasada, Minggu, 10 Juli 2017 via TEMPO/Aris Novia Hidayat

Pariwisata pun dianggap sebagai hak bagi siapa saja, bukan hanya bisa dinikmati orang kaya dan memarjinalisasi orang-orang yang tak memiliki akses. Semua pelaku wisata memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan pengalaman dari pariwisata.

Berangkat dari pemahaman itu, pihak-pihak yang mendukung pariwisata inklusif mengkritik pariwisata eksklusif. Menurut mereka, akses dan kesempatan mencari keuntungan dari aktivitas pariwisata hanya diberikan pada pemilik modal besar, sementara masyarakat lokal dinomorduakan. Akibatnya, tidak semua wisatawan bisa menikmati pariwisata ini karena terhalang harga yang mahal. Ketika pariwisata tidak bisa menjadi hak semua orang, maka ada sesuatu yang “salah” di situ. Pemilik modal tentu menjadi pendosa paling besar sebab menekan kesempatan masyarakat lokal untuk berkembang, yang kemudian berimbas pada harga pariwisata yang mahal dan tingkat partisipasi wisatawan yang rendah. Persoalan klasik, bukan?

Namun, pemahaman yang sama bisa pula menyebabkan overtourism atau pariwisata berlebihan, bila perencanaan dan pengaturannya tidak tepat sasaran, karena kuantitas wisatawan telah menjadi titik beratnya.

Pariwisata untuk kualitas daripada kuantitas

Pariwisata eksklusif hadir dengan penawaran sebaliknya. Produk dan jasa pariwisata dijual dengan pelayanan tinggi berharga mahal sehingga wisatawan yang berkunjung pun terseleksi, yakni hanya mereka yang memiliki uang dan mau menggunakannya. Kuantitas tak menjadi masalah; sama saja bohong jika jumlah wisatawan yang besar tidak diimbangi dengan kualitas penggunaan uangnya.

Dengan pemahaman itu, Swarbrooke mencoba melawan mereka yang sinis terhadap pariwisata eksklusif dalam buku The Meaning of Luxury in Tourism (2018). Jumlah wisatawan yang lebih sedikit akan meminimalisasi terjadinya perusakan alam karena pola pikir mereka cenderung lebih mudah diubah untuk menjaga kelestarian alam. Bahkan, banyak di antara para wisatawan itu telah memiliki “segalanya” dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka siap menyatu dengan alam dalam pelesirannya, seperti melepaskan penggunaan gawai, listrik, dan karbon. Akhirnya, pariwisata eksklusif mampu menciptakan keberlangsungan dalam jangka panjang.

Keberlangsungan tersebut, menurut pihak-pihak yang setuju dengan pariwisata eksklusif, tidak menjadi kepedulian pariwisata inklusif. Keterbukaan bagi masyarakat lokal untuk menawarkan produk dan jasa pariwisata lama-kelamaan akan membunuh mereka sendiri. Mereka beradu harga—hingga menjadi terlalu murah—tetapi kualitasnya serampangan. Padahal, wisatawan menginginkan kualitas terbaik dengan harga termurah. Oleh sebab itu, di Bali, misalnya, banyak penyedia pariwisata mengeluhkan soal sulitnya mencari keuntungan yang “pantas” akibat persaingan yang terlalu “sempurna.” Sementara, dalam pariwisata eksklusif, masyarakat lokal justru akan meningkatkan kualitasnya. Mereka terpacu untuk bekerja di penyedia pariwisata yang sudah ada, lalu didorong untuk memiliki pendidikan dan kemampuan yang lebih tinggi agar bisa melayani wisatawan dengan baik.

Petugas Dinas Kebersihan Kabupaten Badung dengan kostum sinterklas menaiki traktor saat membersihkan sampah plastik di sepanjang Pantai Kuta, Bali, 27 Desember 2017 via TEMPO/Johannes P. Christo

Selanjutnya, kuantitas wisatawan yang menjadi penting bagi pariwisata inklusif akan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Di Bali, penumpukan sampah terjadi secara berlebihan. Akhir tahun lalu, seorang wisatawan asing mengunggah fotonya yang tengah berbaring di antara sampah botol plastik, bungkus makanan instan, sedotan, dan sandal bekas di Pantai Batu Bolong. Foto itu pun ramai diperbincangkan di media sosial, tetapi menjadi branding yang buruk bagi pariwisata Indonesia. Lalu, di Raja Ampat, para penyedia pariwisata mengeluhkan kelakuan wisatawan yang sembarangan menginjak dan merusak terumbu karang. BPS Kabupaten Raja Ampat mencatat, jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau ini pada 2017 bahkan hanya mencapai sekitar 23 ribu orang karena harganya yang masih terbilang mahal. Apa yang terjadi kalau Raja Ampat dibuat murah dan inklusif, dengan begitu banyaknya wisatawan—yang sebagian besar mungkin tak memiliki perhatian terhadap lingkungan—berkunjung ke sana?

Tak sampai di situ, Perkumiene dan Pranskuniene dalam tulisan “Overtourism: Between the Right to Travel and Residents’ Rights” (2019) mengemukakan kerugian lain yang dirasakan masyarakat lokal dari meledaknya jumlah wisatawan, yaitu hilangnya ruang publik, meningkatnya harga kebutuhan hidup, dan bertambahnya masalah kriminalitas.

Untuk menghindari kerugian-kerugian itu, Bhutan menjalankan pariwisata eksklusif. Dinas pariwisatanya mewajibkan wisatawan yang berkunjung untuk menggunakan tur lokal terdaftar dengan pengeluaran minimal US$200 per orang setiap harinya (Bhutan Tourism Council, 2019). Dengan kewajiban ini, jumlah wisatawan akan terkontrol dengan baik, sehingga Bhutan bisa mempertahankan keberlangsungan alam dan budaya yang dimilikinya. Pendapatan dari pariwisata pun bisa dialokasikan untuk peningkatan kualitas masyarakat lokal, seperti program pengentasan kemiskinan, sekolah gratis, dan kesehatan.

Selain Bhutan, Kosta Rika juga menjalankan pariwisata eksklusif dalam bentuk ekoturisme (ecotourism). Butler dalam buku Ecotourism (2019) menjelaskan ekoturisme sebagai cara berpikir yang berbasis pada kelestarian lingkungan karena manusia dan alam pada dasarnya setara dan hidup berdampingan. Dengan begitu, pengembangan konsep ini akan memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki Kosta Rika, yaitu alam. Menurut Bank Dunia, hutan di negara ini tercatat sebagai satu-satunya hutan di dunia yang berhasil membalikkan deforestasi. Namun, ekoturisme sering kali dianggap palsu, sebab pariwisata—pembangunan hotel dan penggunaan kendaraan, contohnya—akhirnya akan tetap merusak alam. Sulit rasanya mencegah perkembangan pariwisata di suatu destinasi, sehingga kesadaran pemerintah dan stakeholder pariwisata untuk menjaga keberlangsungan alam tentu masih lebih baik.

Makna pariwisata: pendingin perdebatan

Bagi Guyer dan Feuler (1905), yang dipercaya sebagai pengemuka definisi pariwisata yang pertama, pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan mencari perubahan dalam rutinitas, rekreasi, dan melepas penat dengan menikmati keindahan alam dan seni. Dari definisi tersebut, kata-kata seperti mencari perubahan dalam rutinitas, melepas penat, dan menikmati keindahan alam membuat pariwisata tampak sebagai hak bagi siapa saja. Akan tetapi, ketiga hal itu pun bisa merusak keberlangsungan alam dan pariwisata.

Seorang warga menyapu halaman depan rumahnya di Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, Kamis, 21 Juli 2016 via TEMPO/Johannes P. Christo

Perdebatan sengit rasanya akan terus terjadi, keduanya akan selalu melempar kritik terhadap satu sama lain. Padahal, meski jauh berbeda, pariwisata inklusif dan eksklusif tak bisa dipisahkan. Dalam pariwisata inklusif, ada bagian eksklusif yang membatasi kesempatan dan akses pelaku pariwisata. Para penyedia pariwisata sendiri, misalnya, umumnya tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat pendatang untuk mendapat keuntungan yang sama.

Sebaliknya, dalam pariwisata eksklusif, ada bagian inklusif yang membuat kesempatan bagi masyarakat lokal terbuka untuk memulai usaha pariwisata. Mereka bisa mendapat keuntungan dari wisatawan dengan menjual cenderamata atau menampilkan kekayaan khas budayanya. Wisatawan pun akan senang berinteraksi dan mengenal masyarakat lokal.

Lalu, adakah cara untuk berpelesir dengan harga terjangkau, tetapi hanya menimbulkan kerusakan sekecil mungkin bagi alam dan kehidupan masyarakat lokalnya? Entahlah.

Timoti Tirta

Senang bertukar pikiran dan plesir ke berbagai tempat. Jatuh cinta pada Indonesia Timur.
Related posts
Interval

Amsterdam: Dari Ingatan dan Kayuhan

Interval

De-eksotisasi Perjalanan

Interval

Pariwisata yang Berlebihan

Interval

Menyanyikan Travelog lewat Folk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *