Interval

Pariwisata yang Berlebihan

Yang berlebihan itu tidak baik. Seperti Indomie. Porsi satu setengah sudah cukup, jangan lebih. Jika lebih, kenikmatan justru akan buyar. Namun, memang tak pernah mudah mengelola keserakahan dan nafsu yang meluap-luap, terlebih dalam iklim di mana pertumbuhan (growth) dianggap oke. Semakin banyak semakin baik, kira-kira itulah zeitgeist hari ini.

Dalam konteks pariwisata, salah satu contoh dari “yang berlebihan” adalah overtourism. Ini istilah yang ramai dibahas dalam beberapa tahun ke belakang, terutama di media-media Barat. Istilah ini merangkum narasi tentang persepsi negatif terhadap turis dan turisme di banyak tempat di Eropa. Amsterdam, Venezia, Dubrovnik, Barcelona, dan Islandia adalah beberapa nama yang sering muncul dalam bahasan (yang mencecar) pariwisata yang berlebihan.

overtourism
Par turis menanti matahari terbenam di Firenze, Italia/Sarani Pitor

Di Indonesia, Bali mungkin satu-satunya destinasi yang relevan ketika kita masuk ke diskusi tentang overtourism. Conde Nast Traveler, misalnya, memasukkan Bali dalam daftar 15 tempat yang bergulat dengan overtourism. Di tempat-tempat itu, pariwisata mulai dipandang dengan sinis dan turis dilihat sebagai wabah epidemik. “Tourist go home!” begitulah bunyi banyak graffiti di kota-kota yang padat turis.

Persoalan-persoalan

Overtourism bersinggungan dengan persoalan dan konteks yang beragam. Masalah di Amsterdam dan Barcelona, misalnya, tentu tak sama. Yang menyatukan adalah: jumlah turis di dua kota itu dianggap sudah terlalu berlebihan. Dampaknya adalah orang-orang lokal tak lagi nyaman tinggal di (pusat) kota. Entah karena kerumunan turis yang menginvasi jalan-jalan tempat mereka bersepeda dan berjalan kaki, atau karena harga sewa rumah/flat melonjak naik akibat mekanisme bisnis pariwisata.

Ada berbagai bentuk gangguan yang menjadi bibit protes dan sentimen negatif terhadap turis dan turisme. Tingkah laku turis yang kurang ajar adalah salah satunya. Di Amsterdam, warga lokal mengeluhkan turis-turis yang kencing di depan rumahnya. Barcelona kebagian fenomena balconing, aksi jatuh melompat dari balkon (biasanya saat mabuk) yang sudah berujung pada banyak kematian. Di Bali, kita sering dengar bule-bule yang kadang tak mengacuhkan adat istiadat setempat.

Turisfikasi pada lanskap kota juga dilihat sebagai gangguan. Pariwisata telah membuat (pusat) kota dipenuhi bangunan-bangunan monokultur yang diperuntukkan bagi turis, misalnya toko souvenir, restoran cepat saji, dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Dengan itu, tempat-tempat bagi warga lokal hilang entah ke mana. Tak ada lagi toko roti, kedai kopi, atau pub lokal di mana warga sekitar bercerita tentang hari yang menyebalkan di kantor, atau betapa cerahnya hari ini.

overtourism
Turis meminum bir di Pantai Kuta, Bali via TEMPO/Johannes P. Christo

Secara tidak langsung, turisfikasi bisa berujung pada gentrifikasi. Orang-orang yang tadinya tinggal di pusat kota tergeser ke pinggiran. Pariwisata telah membuat harga sewa menjulang sehingga banyak warga tak lagi mampu membayar. Pemilik bangunan pun akan lebih untung jika menyewakan tempatnya kepada pebisnis sektor pariwisata. Dampaknya pusat kota tak lagi diisi orang-orang lokal. Pusat kota kehilangan jiwanya, kehilangan lokalitasnya, karena warga lokal telah terusir ke periferi, atau entah ke mana.

Perkumiene dan Pranskuniene (2019) mendedah kemungkinan bahwa overtourism sebenarnya pertarungan diskursus antara hak untuk bepergian (right to travel, bagi turis) dan hak untuk tinggal/hidup (right to live, bagi warga lokal). Dalam konteks ini, persoalan muncul karena warga lokal mulai mempersepsikan turis dan turisme sebagai sesuatu yang negatif, mengganggu, dan menyebalkan. Istilah anti-tourism dan tourismphobia pun menjadi salah dua turunan dari wacana overtourism.

Kendati begitu, kita baiknya hati-hati dalam memahami overtourism. Koens, Postma, dan Papp (2018) mengingatkan bahwa, secara ilmiah, istilah overtourism tidak memiliki basis teoretis yang solid. Fenomena overcrowding dalam konteks pariwisata sebenarnya bukan hal baru. Konsep carrying capacity, misalnya, muncul pada 1980-an karena (potensi) persoalan jumlah turis yang berlebihan di suatu destinasi. Singkatnya, Koens dkk. menganggap overtourism sebagai term yang tak perlu-perlu amat.

Suara lokal dan kritik terhadap “pertumbuhan”

Setidaknya, ada dua hal yang bisa kita renungi dari wacana overtourism. Pertama, hype overtourism mengembalikan eksistensi warga lokal. Selama ini suara mereka yang tinggal di destinasi wisata kerap tenggelam, ditelan kepentingan negara dan korporasi untuk meningkatkan kunjungan turis, pendapatan, dan pencapaian berbasis angka lainnya. Di tengah ambisi-ambisi itu, warga lokal hanyalah pihak yang terdampak proses pembangunan dan perencanaan pariwisata, yang mirisnya terjadi di tempat tinggal mereka.

Jadi, overtourism produktif dalam hal itu: mengembalikan suara warga lokal. Ini senada dengan yang disampaikan Freya Higgins-Desboilles dkk. (2019). Mereka menyerukan pentingnya kita untuk memikiran ulang dan meredefinisi konsep pariwisata—yang belakangan ini terlalu tergila-gila pada “pertumbuhan.” Kuncinya, kata mereka, adalah dengan fokus kepada hak-hak warga lokal di destinasi wisata.

Wacana overtourism berpihak ke komunitas lokal dan berusaha memperbaiki posisi tawar (bargaining power) mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membuat pemerintah tak bisa lagi mengabaikan aspirasi warga lokal dalam mengelola pariwisata. Kepentingan warga lokal mesti sejajar dengan kepentingan pemerintah, swasta, dan wisatawan, bahkan harus diutamakan. Apa artinya jika turis memenuhi sebuah destinasi, tapi warga lokal terganggu atau menderita karenanya.

Menyusuri Venezia naik gondola via pexels.com/joenibraw

Kedua, yang ditawarkan overtourism sebenarnya adalah kritik terhadap narasi dominan bernama “pertumbuhan.” Slogan-slogan seperti “tourism kills the city” atau “tourism = terrorism” bisa muncul karena warga lokal merasa pertumbuhan pariwisata sudah terlalu berlebihan, serta tidak berpihak pada kepentingan mereka.

Pariwisata, sebagai industri yang kapitalis dan konsumeris, memang mau tak mau harus mengikuti semangat yang membuatnya ada: growth, growth, growth! Sayangnya, pertumbuhan juga ada batasnya, bukan? Dan ketika batas itu terlewati, jangan salahkan bila suara-suara protes keras bermunculan dari bawah, dari orang-orang yang selama ini berbagi spasi yang sama dengan turis-turis dari negeri seberang.

Lebih jauh lagi, Robert Fletcher dkk. melihat wacana overtourism sebagai pintu masuk untuk membicarakan kemungkinan pertautan pariwisata dan degrowth. Mereka bahkan mengajukan istilah “detourism” untuk mendorong diskusi lanjutan tentang pariwisata yang tak melulu mengagungkan pertumbuhan. Tak dipungkiri, well-being (kesejahteraan) warga lokal dan kelestarian lingkungan menjadi salah dua elemen yang digunakan para penggiat detourism untuk memblokade pariwisata yang berlebihan.


Referensi

Koens, K., Postma, A., & Papp, B. (2018). Is overtourism overused? Understanding the impact of tourism in a city context. Sustainability, 10(12), 4384.

Perkumienė, D., & Pranskūnienė, R. (2019). Overtourism: Between the Right to Travel and Residents’ Rights. Sustainability, 11(7), 2138.

Higgins-Desbiolles, F., Carnicelli, S., Krolikowski, C., Wijesinghe, G., & Boluk, K. (2019). Degrowing tourism: rethinking tourism. Journal of Sustainable Tourism, 1-19.

Avatar

Penyembah tiga agama: sepak bola, sastra, dan perjalanan.
Related posts
Interval

Hostel: Identitas dan Konsumsi Budaya (2)

Interval

Hostel: Identitas dan Konsumsi Budaya (1)

Interval

Mengaca pada Sri Lanka, Menilik Pariwisata Indonesia

Interval

Mojok di Diên Biên Phu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *