Interval

Mengaca pada Sri Lanka, Menilik Pariwisata Indonesia

Pemerintah Indonesia tengah sibuk memperkenalkan “10 Bali Baru,” yakni sepuluh destinasi pariwisata baru yang dikembangkan di berbagai wilayah, seperti Mandalika di Nusa Tenggara Barat atau Danau Toba di Sumatera Utara. Pengembangan ini bertujuan mengolah fenomena tourism bomb menjadi peluang ekonomi. Tentu maksudnya pertumbuhan dan keuntungan.

Namun, jika pemerintah hanya berfokus menjual pariwisata—menekankan pada aspek ekonomi semata—rasanya Indonesia akan mengikuti jejak Sri Lanka.

Pariwisata Sri Lanka identik dengan bangunan kuno dan jalur kereta api tua di Galle, whale watching di Mirissa, serta alam yang serba hijau di Kandy dan sekitarnya. Sayangnya, negara ini juga “akrab” dengan bentrokan antaretnis atau pemberontakan dari salah satu etnis. Sejak 1950-an, peristiwa-peristiwa semacam itu telah berulang kali terjadi yang berakibat pada ketidakstabilan politik dan sosial-budaya di Sri Lanka.

Sekitar Maret 2018, kerusuhan antara etnis Sinhale yang beragama Buddha dengan Tamil yang beragama Islam terjadi di Kandy. Kedua kelompok saling melempar serangan dan merusak rumah-rumah ibadah. Kepanikan segera terjadi di mana-mana. Saya yang tengah berada di Mirissa waktu itu sampai harus membatalkan perjalanan ke kota tersebut. Pemerintah Sri Lanka pun mengumumkan status darurat nasional, diikuti keluarnya travel advisory dari sejumlah negara yang memperingatkan warga negaranya untuk menjauhi lokasi kerusuhan demi keamanan dan keselamatan mereka. Akhirnya, tak sedikit wisatawan mancanegara yang pergi ke negara lain atau kembali ke negara asalnya, meninggalkan pelesiran mereka di Sri Lanka.

Pada bulan berikutnya, jumlah kunjungan wisatawan tercatat menurun. Para wisatawan memiliki rasa takut dan trauma akibat kerusuhan antaretnis yang terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk berbenah. Infrastruktur digarap kembali dan peraturan bebas visa diberlakukan bagi wisatawan mancanegara. Branding baru, “So Sri Lanka,” juga diluncurkan di konferensi internasional pariwisata (ITB) di Berlin, Jerman, demi membangun kembali citra Sri Lanka yang aman dan nyaman dikunjungi. Semua usaha tersebut membuahkan hasil manis. Jumlah kunjungan wisatawan pada akhir 2018 sampai awal 2019 kembali meningkat, berkisar antara 240-250 ribu setiap bulannya.

Anak-anak bermain di tepian Danau Toba, salah satu 10 Bali Baru via TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Akan tetapi, hasil manis itu hanya bersifat sementara sebab pemerintah Sri Lanka justru luput membenahi masalah terbesarnya. Saat perayaan Minggu Paskah pada April 2019, aksi bom bunuh diri terjadi di sejumlah gereja dan hotel di tiga kota. Tujuh orang pelakunya diduga tergabung dalam Jemaah Tauhid Nasional, yang sering kali berselisih dengan etnis Sinhale. Satu hari pascaperistiwa nahas tersebut, pemerintah Sri Lanka langsung menetapkan status darurat nasional di negaranya.

Layaknya sebuah siklus, aksi pengeboman itu berdampak serupa bagi pariwisata Sri Lanka dengan kerusuhan antaretnis satu tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis hingga 77% pada Mei 2019. Rasa takut dan trauma telah kembali bergema di sana, pemerintah Sri Lanka gagal menjaga stabilitas politik dan sosial-budaya. Jika “siklus” ini terus berulang, kepercayaan wisatawan terhadap Sri Lanka yang aman dan nyaman dikunjungi pun akan selalu ada dalam kondisi naik-turun, yang tampaknya bisa mematikan pariwisata negara ini di kemudian hari.

Berkaca pada Sri Lanka

Masih segar di ingatan saya soal kerusuhan di Jakarta pada 22 Mei 2019. Pemilihan umum yang menjadi panggung kontestasi para elite politik telah menyulut aksi sekelompok massa hingga menewaskan sembilan orang. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, beberapa negara mengeluarkan travel advisory yang secara tegas mengimbau warga negaranya untuk menjauhi ibu kota karena situasinya sedang tidak aman.

Namun, imbauan itu bukanlah yang pertama. Aksi bom bunuh diri, kerusuhan antarsuku dan agama, isu separatisme, serta demo berjilid-jilid yang pernah terjadi di Indonesia, mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan sosial-budaya. Oleh sebab itu, wajar rasanya kalau Australia dan Kanada telah sejak lama memperingatkan warga negaranya untuk tidak mengunjungi daerah-daerah rawan konflik di Indonesia, salah satunya Papua. Dalam lingkup lebih kecil, para wisatawan mancanegara pun mungkin memiliki pandangan negatif terhadap keamanan dan kenyamanan di negara ini.

Turis asing berjemur di Pantai Tanjung Aan, Lombok via TEMPO/Supriyantho Khafid

Masalah yang dihadapi Indonesia sebetulnya relatif sama dengan Sri Lanka. Pemerintah serius memperbaiki infrastruktur di sekitar destinasi wisata, menciptakan branding dan citra tertentu, mempromosikan pariwisata hingga tingkat internasional, tetapi “lupa” memperhatikan kondisi internalnya. Padahal, konflik antarkelompok yang terjadi di dalam negeri kini bisa dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh dunia melalui media sosial dan situs berita online. Usaha-usaha pemerintah menjual pariwisata pun jadi sia-sia belaka.

Dwyer dan Kim dalam makalah “Destination Competitiveness: Determinants and Indicators” (2003) mengatakan, situasi politik dan sosial-budaya memengaruhi daya saing sebuah destinasi wisata, bersamaan dengan faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan manajemen tempat. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan kegiatan pemasaran seharusnya dilakukan secara paralel dengan pemulihan hubungan antara setiap kelompok masyarakat. Hasilnya, pemerintah bisa memastikan negara dalam kondisi aman.

Selain mengejar daya saing, kondisi politik dan sosial-budaya yang stabil juga menunjukkan kesiapan negara menerima kunjungan wisatawan. Menurut Filep, Laing, dan Csikszentmihalyi dalam buku Positive Tourism (2017), wisatawan umumnya mencari hiburan dan kesenangan ketika mendatangi sebuah destinasi wisata. Dengan begitu, jika yang akan didapatkan adalah masalah dan tak ada jaminan keselamatan, untuk apa para wisatawan harus datang [ke tempat itu]? Mereka bisa dengan mudah memilih pelesiran di kota atau negara lain. Akhirnya, kinerja pariwisata tak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dan pemerintah pula yang akhirnya menanggung rugi.

Jadi, sudah siapkah Indonesia dengan”10 Bali Baru”-nya?


Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage TelusuRI.

Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.

Timoti Tirta

Senang bertukar pikiran dan plesir ke berbagai tempat. Jatuh cinta pada Indonesia Timur.
Related posts
Interval

Hostel: Identitas dan Konsumsi Budaya (2)

Interval

Hostel: Identitas dan Konsumsi Budaya (1)

Interval

Mojok di Diên Biên Phu

Interval

Amsterdam: Dari Ingatan dan Kayuhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *